4 Standar Akuntansi Keuangan yang Berlaku di Indonesia Dalam proses akuntansi, seorang akuntan harus menjalankannya sesuai standar yang berlaku. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah metode dan format baku dalam penyajian informasi laporan keuangan suatu kegiatan bisnis. Standar akuntansi di Indonesia sendiri berkembang menjadi 4 pilar yang disusun dengan mengikuti perkembangan dunia usaha seperti yang akan diulas oleh blog Mekari Jurnal. Bagi seorang akuntan, akuntansi keuangan adalah pedoman yang digunakan untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Termasuk di dalamnya aturan-aturan yang berhubungan dengan kegiatan mencatat, menyusun, melakukan, hingga menyajikan sebuah laporan keuangan. Lihat juga bagaimana sebuah aplikasi pencatatan penjualan dapat membantu usaha Anda menjadi lebih cepat dan efisien. Apa Itu Pengertian PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)? PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) adalah standar yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) di Indonesia untuk memberikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. PSAK dirancang agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (generally accepted accounting principles/GAAP), sehingga dapat memberikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Pada dasarnya, standar akuntansi keuangan ini dibuat dan disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Pembuatannya didasarkan pada kondisi yang sedang berjalan dan disepakati serta disahkan oleh institut atau lembaga resmi di Indonesia. Di Indonesia terdapat 5 standar akuntansi keuangan yang berlaku yang banyak dipakai oleh kebanyakan entitas, baik swasta maupun lembaga pemerintahan. Di antaranya ada 4 macam yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan 1 acuan standar yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Pastikan Anda Sudah Pakai Aplikasi Mekari Jurnal! Software Akuntansi Online Terpercaya! Saya Mau Coba Gratis Mekari Jurnal Sekarang! atau Saya Mau Bertanya Ke Sales Mekari Jurnal Sekarang! 4 Pilar dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Di Indonesia Berikut ini adalah penjelasan 4 pilar dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia: PSAK-IFRS (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan-International Financial Report Standard) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau International Financial Report Standard (PSAK) adalah nama lain sari SAK yang diterapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sejak tahun 2012 lalu sampai dengan tahun 2021. Standar ini digunakan untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN, ataupun perusahaan dana pensiun). Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Penggunaan IFRS sendiri ditentukan karena Indonesia merupakan anggota IFAC (Internatinal Federation of Accountants) yang menjadikan IFRS sebagai standar mereka. Selama tahun 2020, DSAK IAI telah mengesahkan 1 (satu) PSAK, 1 (satu) ISAK, 6 (enam) judul Amendemen atas PSAK, 1 (satu) Penyesuaian Tahunan 2020, dan 2 (dua) standar lain yang statusnya masih berupa Draf Eksposur (yaitu, Draf Eksposur SAK Entitas Privat dan Draf Eksposur Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan). Baca juga: Standar Audit Laporan Keuangan & Dokumen yang Dibutuhkan SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik) Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik (SAK-ETAP) digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. ETAP merupakan hasil penyederhanaan IFRS yang meliputi tidak adanya laporan laba rugi komprehensif, penilaian untuk aset tetap, aset tak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan. Tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar, serta tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan karena beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak. Jika hal ini diterapkan dengan tepat, unit bisnis kecil dan menengah dapat membuat laporan keuangan tanpa harus dibantu oleh pihak lain dan dapat dilakukan audit terhadap laporannya tersebut. PSAK-EMKM (Entitas Mikro, Kecil dan Menengah) Ditujukan bagi entitas yang belum mampu memenuhi persyaratan sesuai SAK-ETAP. Entitas yang menggunakan PSAK-EMKM sebagai pedomannya memuat laporan keuangan secara eksplisit dan tetap harus patuh dalam pembuatannya Baca Juga: Penjelasan Lengkap PSAK 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan PSAK-Syariah (Pernyataan Standar Akuntasi Syariah) PSAK-Syariah merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, badan zakat, dan lain sebagainya. Pengembangan standar ini dibuat berdasarkan acuan dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Standar ini terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istishna. SAP (Standar Akuntasi Pemerintah) Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). SAP dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Standar akuntansi yang cocok untuk akuntansi desa yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Baca Juga: Mengenal Perbedaan SAK dan IFRS dalam Akuntansi Contoh PSAK yang Berlaku di Indonesia: Penjelasan dan Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan panduan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) di Indonesia. PSAK dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dalam penyusunan dan pelaporan keuangan, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan standar internasional. Berikut ini adalah beberapa contoh PSAK yang berlaku di Indonesia beserta penjelasan detailnya. PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan PSAK 1 mengatur format dan elemen dasar laporan keuangan yang harus disusun oleh entitas. Standar ini bertujuan untuk memastikan laporan keuangan yang disajikan dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Pokok-Pokok PSAK 1: Komponen Laporan Keuangan: PSAK 1 mewajibkan entitas untuk menyajikan laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Prinsip Penyajian: Laporan keuangan harus disusun berdasarkan dasar akrual dan menggunakan asumsi kelangsungan usaha (going concern). Informasi yang Wajib Diungkapkan: Entitas harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan, informasi tentang estimasi akuntansi, dan penjelasan atas pos-pos signifikan dalam laporan keuangan. Penerapan PSAK 1: Misalnya, sebuah perusahaan dagang harus menyajikan laporan keuangan tahunan yang mencakup informasi tentang total aset, kewajiban, pendapatan, dan beban. Selain itu, mereka harus mencantumkan catatan tambahan untuk menjelaskan kebijakan penyusutan aset tetap atau metode penilaian persediaan. Manfaat PSAK 1: PSAK 1 memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan struktur yang jelas, sehingga memudahkan investor, kreditor, dan pihak lain dalam menganalisis kondisi keuangan entitas. PSAK 16: Aset Tetap PSAK 16 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan pengungkapan aset tetap yang dimiliki oleh entitas. Standar ini penting untuk mencatat nilai aset secara wajar dan mencerminkan kondisi aktual. Pokok-Pokok PSAK 16: Pengakuan Aset Tetap: Aset tetap diakui ketika kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan dari aset tersebut mengalir ke entitas dan biaya perolehannya dapat diukur dengan andal. Pengukuran Awal dan Selanjutnya: Aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan pada awalnya. Setelah itu, entitas dapat menggunakan model biaya (cost model) atau model revaluasi (revaluation model) untuk pengukuran selanjutnya. Penyusutan: PSAK 16 mewajibkan aset tetap disusutkan secara sistematis selama masa manfaatnya. Misalnya, bangunan mungkin memiliki umur manfaat 20 tahun, sehingga penyusutannya dilakukan dalam periode tersebut. Pengungkapan: Entitas harus mengungkapkan metode penyusutan yang digunakan, estimasi umur manfaat, dan nilai tercatat aset tetap dalam laporan keuangan. Penerapan PSAK 16: Misalnya, sebuah perusahaan manufaktur yang membeli mesin produksi seharga Rp 1 miliar harus mencatat biaya perolehan tersebut sebagai aset tetap. Selanjutnya, mereka perlu menyusutkan mesin tersebut selama masa manfaatnya, misalnya 10 tahun, dengan metode garis lurus atau metode lainnya. Manfaat PSAK 16: PSAK 16 memastikan bahwa nilai aset tetap yang dilaporkan mencerminkan nilai ekonomisnya, sehingga laporan keuangan memberikan informasi yang andal kepada pengguna. PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan PSAK 72 mengatur pengakuan pendapatan berdasarkan prinsip lima langkah yang dirancang untuk mencocokkan pendapatan dengan kinerja entitas. Standar ini menggantikan PSAK sebelumnya yang mengatur pengakuan pendapatan secara terpisah. Prinsip Lima Langkah PSAK 72: Identifikasi Kontrak dengan Pelanggan: Pendapatan hanya diakui ketika terdapat kontrak yang sah antara entitas dan pelanggan. Identifikasi Kewajiban Pelaksanaan: Kewajiban pelaksanaan adalah janji untuk memberikan barang atau jasa kepada pelanggan. Penentuan Harga Transaksi: Harga transaksi adalah jumlah yang diharapkan entitas terima sebagai imbalan atas barang atau jasa yang dijual. Alokasi Harga Transaksi: Harga transaksi dialokasikan ke setiap kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual relatif. Pengakuan Pendapatan: Pendapatan diakui ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi, yaitu saat pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa. Penerapan PSAK 72: Misalnya, perusahaan teknologi yang menjual perangkat lunak dan menyediakan layanan dukungan harus mengalokasikan harga transaksi antara perangkat lunak dan layanan dukungan tersebut. Pendapatan diakui secara bertahap sesuai dengan pemenuhan kewajiban pelaksanaan. Manfaat PSAK 72: PSAK 72 meningkatkan transparansi dalam pengakuan pendapatan, sehingga laporan keuangan lebih mencerminkan kinerja ekonomi entitas. PSAK 73: Sewa PSAK 73 mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi sewa oleh penyewa dan pemberi sewa. Standar ini menggantikan PSAK lama dengan pendekatan baru yang lebih mencerminkan kewajiban keuangan entitas. Pokok-Pokok PSAK 73: Pengakuan Sewa oleh Penyewa: Penyewa harus mengakui aset hak guna (right-of-use asset) dan kewajiban sewa (lease liability) dalam laporan keuangan mereka. Pengakuan Sewa oleh Pemberi Sewa: Pemberi sewa mengklasifikasikan transaksi sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Pengukuran: Aset hak guna diukur berdasarkan nilai kini pembayaran sewa yang akan datang, sedangkan kewajiban sewa diukur berdasarkan kewajiban untuk membayar sewa. Pengungkapan: Entitas harus mengungkapkan rincian kewajiban sewa, pembayaran sewa, dan informasi lainnya dalam catatan laporan keuangan. Penerapan PSAK 73: Misalnya, sebuah perusahaan retail yang menyewa gedung harus mencatat nilai kini dari pembayaran sewa sebagai kewajiban sewa dan aset hak guna. Selama masa sewa, mereka akan mencatat penyusutan atas aset hak guna dan bunga atas kewajiban sewa. Manfaat PSAK 73: PSAK 73 memberikan transparansi yang lebih besar terhadap kewajiban keuangan entitas yang terkait dengan transaksi sewa. PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah PSAK 109 dirancang khusus untuk entitas yang mengelola dana zakat dan infak/sedekah, seperti Badan Amil Zakat (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Standar ini memastikan pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Pokok-Pokok PSAK 109: Pengakuan Zakat: Zakat diakui sebagai pendapatan saat diterima atau memiliki hak untuk diterima. Pengakuan Infak/Sedekah: Infak dan sedekah diakui sebagai pendapatan saat diterima atau memiliki hak untuk diterima, kecuali jika terdapat pembatasan tertentu dari pemberi. Pengukuran: Pendapatan zakat, infak, dan sedekah diukur berdasarkan nilai wajar. Pengungkapan: Entitas harus mengungkapkan sumber, penggunaan, dan saldo dana zakat, infak, dan sedekah dalam laporan keuangan. Penerapan PSAK 109: Misalnya, BAZNAS harus mencatat zakat yang diterima dari masyarakat dan mengalokasikannya sesuai dengan ketentuan syariat. Informasi ini kemudian disajikan dalam laporan keuangan untuk memastikan transparansi kepada masyarakat. Manfaat PSAK 109: PSAK 109 membantu entitas pengelola zakat menjaga kepercayaan masyarakat dengan menyediakan laporan keuangan yang transparan dan sesuai syariat. Baca Juga: Prinsip Akuntansi Pajak Penghasilan Yang Sesuai PSAK 46 Kesimpulan Itulah empat pilar standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Dengan menggunakan standar tersebut, Anda dapat meningkatkan kualitas informasi yang ada pada komponen laporan keuangan menurut SAK. Untuk menjaga kualitas laporan keuangan perusahaan dengan baik, Anda membutuhkan bantuan teknologi berupa software akuntansi online. Dengan menggunakan Mekari Jurnal, Anda dapat membuat laporan keuangan maupun mencatatkan akuntansi perusahaan dagang sesuai standar dengan mudah, cepat, aman, dan nyaman. Saya Mau Coba Gratis Mekari Jurnal Sekarang! atau Saya Mau Bertanya Ke Sales Mekari Jurnal Sekarang! Setelah membaca tulisan ini, anda akan lebih memahami topik ini dan bisa menjawab beberapa pertanyaan seperti: Pengertian Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah? Sejak tahun 2012 PSAK yang diterapkan di Indonesia berdasarkan apa? Standar akuntansi yang cocok untuk akuntansi desa dan berlaku di Indonesia adalah yaitu? Sebuah nilai-nilai yang dijadikan panutan dan dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi disebut apa? Sebutkan dan jelaskan laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan? Pedoman sistem pembukuan di indonesia saat ini adalah? Sebutkan pernyataan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh ikatan akuntansi indonesia dalam contoh neraca? Lalu jika Anda ingin mengetahui informasi dasar mengenai pengelolaan laporan keuangan sesuai standar accounting lebih dalam menggunakan online invoice Indonesia, cukup mendaftar kursus online gratis melalui website Mekari University. Disini Anda bisa lebih memahami tentang SAK dan implementasinya lebih dalam, Anda dapat mengikuti pelatihan dan kelas online Gratis di Mekari University. Mekari University merupakan platform penyedia layanan edukasi berbasis teknologi untuk membantu para pemilik bisnis dan profesional meningkatkan kemampuannya. Melalui Mekari University, Anda akan memperoleh wawasan lebih luas terkait topik manajemen akuntansi, pengelolaan keuangan, seperti manajemen arus kas, strategi pengelolaan pajak korporasi, inventory manajemen, dan beberapa topik penting lain yang perlu dipelajari para pengusaha dan profesional. Kemudian pilih kelas online sesuai dengan topik yang Anda inginkan. Semoga bermanfaat, dan silahkan untuk dibagikan di sosial media.
