Kegiatan mencatat dan membuat laporan keuangan perusahaan manufaktur, perdagangan, maupun jasa mungkin sudah sering Anda pelajari secara mendalam. Namun, ada satu jenis pencatatan dan pelaporan yang terbilang berbeda dengan pencatatan pelaporan terhadap ketiga jenis usaha di atas, yaitu Akuntansi Keuangan Daerah.

 

Mengenal Akuntansi Keuangan Daerah

Apa itu Akuntan Keuangan Daerah? Akuntansi Keuangan Daerah masih menganut prinsip dasar Akuntansi pada umumnya. Namun terdapat beberapa perbedaan dari segi teknis pencatatan dan lingkup yang dituju. Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses mencatat, menilai, dan mengidentifikasi semua transaksi bisnis yang terjadi pada entitas Pemerintah Daerah, seperti provinsi, kota, atau kabupaten. Output berupa laporan keuangan dari Akuntansi Keuangan Daerah ditujukan kepada pihak-pihak seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Keuangan (BPK), kreditor, investor, donatur, dan pihak berkepentingan lainnya.

 

Output dari Akuntansi Keuangan Daerah

Pemberlakuan Akuntansi Keuangan Daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, PP Nomor 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 Tahun 2006. Output yang akan dipakai oleh pihak-pihak berkepentingan terkait Akuntansi Keuangan Daerah adalah:

a. Laporan Realisasi Anggaran

b. Laporan Neraca

c. Laporan Arus Kas

d. Laporan Perubahan Ekuitas Dana

e. Catatan atas Laporan Keuangan

 

Metode Pencatatan Akuntansi Keuangan Daerah

Terdapat tiga metode pencatatan dalam Akuntansi Keuangan Daerah, yaitu Single Entry, Double Entry, dan Triple Entry. Metode pencatatan Single Entry sekarang ini semakin ditinggalkan, walau masih ada beberapa area Pemda yang masih memakai karena mempunyai beberapa kelemahan seperti: tidak mencerminkan kinerja secara riil, dan tidak memberikan informasi yang komprehensif. Maka dari itu, metode Double Entry hadir untuk mengisi kelemahan dari metode Single Entry.

a. Double Entry

Prinsipnya, metode pencatatan Double Entry sama dengan metode pencatatan debit-kredit pada prinsip dasar Akuntansi berterima umum. Namun, ada sedikit perbedaan formulasi Persamaan Dasar Akuntansi di ranah Akuntansi Keuangan Daerah. Formulasi Persamaan Dasar Akuntansi untuk Akuntansi Keuangan Daerah adalah:

Belanja + Aset = Kewajiban + Ekuitas + Pendapatan

 

Pencatatan dengan metode Double Entry menggunakan Basis Kas modifikasian. Maksud dari Basis Kas Modifikasian adalah pencatatan Akuntansi hanya berlaku pada pencatatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Sedangkan pencatatan di luar penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dengan basis akrual.

b. Triple Entry

Metode pencatatan Triple Entry merupakan pengembangan dari metode Double Entry. Lagi dan lagi, prinsipnya sama dengan Double Entry dengan tambahan pencatatan pada buku anggaran. Sederhananya ketika pencatatan Double Entry dilakukan, metode Triple Entry akan bekerja dengan melakukan pencatatan yang dilakukan oleh PPK SKPD (Pejabat Pengelola Keuangan Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah).

 

Penjelasan Singkat Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

Siklus Akuntansi Keuangan Daerah sejatinya sama dengan Siklus Akuntansi pada umumnya. Perbedaannya terdapat di langkah atau alurnya. Pada Akuntansi Keuangan Daerah, setelah penyusunan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian (NSSP) bisa langsung dibuatkan Laporan Perhitungan APBD. Namun untuk alasan kemudahan pembuatan laporan, setelah NSSP dibuat maka akan ditutup oleh Jurnal Penutup dan akan langsung dibuatkan Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Modal (R/K Pemda), dan Neraca.

 

Tentunya setiap pencatatan transaksi harus disertakan dengan dokumen-dokumen dan bukti transaksi yang sah untuk kemudian dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar pembantu. Bukti transaksi pada Sistem Akuntansi Daerah dikategorikan menjadi tiga, yaitu Bukti Penerimaan Kas, Bukti Pengeluaran Kas, dan Bukti Memorial yang kemudian dimasukkan ke Jurnal Umum.

 

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, terdapat empat proses dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yaitu Akuntansi Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, Selain Kas, dan Aset. Untuk info lengkap dari Permendagri No.13, silahkan cek di sini.

Berikut overview singkat mengenai Akuntansi Keuangan Daerah. Jika Anda membutuhkan instrumen pencatatan dan pelaporan Akuntansi berterima umum, Jurnal solusinya. Jurnal adalah software akuntansi online yang memberikan fitur-fitur terkait pencatatan transaksi bisnis dan menyediakan laporan keuangan yang dibutuhkan untuk pihak-pihak berkepentingan seperti Laporan Laba-Rugi, Neraca, dan lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan cek di sini.

Author