Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Kenali Fungsi dan Besarannya

Selain Pajak Penghasilan, sebuah badan usaha juga diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Pajak ini dikenakan dan disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), namun dibebankan kepada konsumen akhir. Sebagai PKP, Anda wajin untunk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terutang.

Di mana, dalam perhitungan PPN ada 2 jenis yaitu PPN Masukan dan PPN Keluaran. PPN Masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, maupun membuat produk. Sedangkan, PPN Keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya.

Objek Pajak Pertambahan Nilai

Tidak semua jenis usaha dikenakan PPN atau Pajak Pertambahan Nilai, seperti barang hasil pertambangan atau pengeboran (minyak mentah, asbes, batu bara, gas bumi, dan lain-lain), barang kebutuhan pokok (beras, jagung, susu, daging, kedelai, sayuran, dan lainnya), makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan atau restoran, uang, emas batangan, jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, pendidikan, dan sebagainya, Lalu apa saja objek PPN? Berikut ini contoh objek PPN:

  1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha,
  2. Impor Barang Kena Pajak.
  3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
  4. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
  5. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atau Tidak Berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Tarif PPN atau Pajak Pertambahan Nilai

Di Indonesia, tarif pembayaran pajak PPN diatur oleh Undang-Undang Dasar No.42, Tahun 2009, pasal 7 yang menyebutkan bahwa:

  1. Tarif PPN sebesar 10% untuk penyerahan dalam negeri.
  2. Tarif PPN sebesar 0% untuk ekspor barang kena pajak berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak.
  3. Tarif pajak tersebut dapat berubah minimal sebesar 5% dan maksimal sebesar 15% Sebagaimana diatur oleh pemerintah

Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN

Pengusaha Kena pajak (PKP) diwajibkan untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan juga pelaporan PPN. Definisi Pengusaha Kenap pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang memiliki jumlah penjualan barang atau jasa lebih dari Rp 4,8 miliyar sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013.

Jika sebuah usaha belum memiliki jumlah penjualan sebesar Rp 4,8 Milyar maka pengusaha tidak diwajibkan untuk membayar pajak pertambahan nilai. Batas pelaporan PPN dilakukan paling lambat adalah akhir bulan setelah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Baca juga: Cara Menghitung Pajak Penghasilan Badan

Barang atau Jasa yang Tidak Dikenakan PPN

Pada pajak ada istilah negative list, yaitu barang atau jasa yang itdak dikenakan pajak. Untuk memahaminya barang atau jasa apa yang tidak dikenakan PPN adalah sebagai berikut;

  1. Barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti; Crude oil, gas bumi (tidak termasuk elpiji), batu bara sebelum dijadikan briket.
  2. Barang kebutuhan pokok sehari-hari seperti; nasi dan sayur-sayuran;
  3. Makanan atau minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, catering, atau jasa boga;
  4. uang, emas batangan, dan surat berharga.

Sedangkan jasa yang tidak dikenakan pajak di antaranya; jasa pelayanan medis dan sosial, pengiriman surat, keuangan, asuransi, keagamaan, pendidikan, kesenian dan hiburan, penyiaran, transportasi, tenaga kerja, perhotelan, jasa yang disediakan pemerintah dalam ragka menjalankan pemerintahan, penyedia tempat parkir, jasa makanan/catering.

Bagaimana Cara Menghitung PPN

Di bawah ini akan kami jelasakan bagaimana cara menghitung PPN atas barang atau jasa yang dijual.

Misalkan Bapak Budi menjual tunai Barang Kena Pajak Berupa Laptop seharga Rp10.000.000. Atas pembelian laptop tersebut, Pak Budi menerima Faktur Pajak Masukan sebesar Rp100.000. Kemudian, laptop tersebut dijual kembali dengan harga Rp12.000.000. Sekarang kita hitung berapa PPN yang didtetapkan Bapak Budi kepada pembeli laptop tersebut.

PPN dipungut = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif

PPN dipungut = Rp12.000.000 x 10% = Rp1.200.000

Dan, mengetahui Kewajiban PPN yang disetor adalah dengan mengurangi PPN Dipungut dengan Kredit Pajak (FPM), yaitu

Rp1.200.000–Rp1.000.000 = Rp200.000

e-Faktur Pajak

Sejak 1 Juli 2016, PKP (Pengusaha Kena Pajak) di Indonesia wajib membuat e-Faktur atau faktur pajak elektronik sebagai prasyarat pelaporan SPT Masa PPN. Untuk membuat e-faktur, Anda harus memiliki sertifikat elektronik yang dapat diperoleh langsung dari kantor Dirjen Pajak, tempat di mana Anda dikukuhkan sebagai PKP. Setelah itu, Anda harus memastikan bahwa faktur pajak yang diterima merupakan e-faktur dan keterangan yang tercantum didalamnya sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

Untuk urusan hitung-menghitung ini Anda juga bisa memanfaatkan software akuntansi yang memiliki fitur tentang hal tersebut. Salah satu software akuntansi yang dapat digunakan dalam menghitung yaitu Jurnal. Jurnal dengan fitur Tax Centernya dapat membantu Anda mengimpor data CSV PPN Keluaran maupun PPN Masukan yang telah tercatat pada Jurnal dengan mudah, cepat, dan aman.

Dengan begitu, Anda dapat lebih mudah dalam mengimpor seluruh data PPN Anda melalui aplikasi e-faktur dari Dirjen Pajak. Jurnal juga dilengkapi dengan fitur keuangan lainnya yang memudahkan pengelolaan keuangan bisnis. Untuk mengetahui berbagai fitur Jurnal lainnya, klik di sini. Dapatkan juga free trial selama 14 hari untuk mendapatkan pengalaman mudahnya kelola keuangan bisnis.


PUBLISHED20 Jan 2019
Novia Widya Utami
Novia Widya Utami


Kategori : Keuangan