Keuntungan Penerapan E-Budgeting dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Ada banyak keuntungan penerapan E-Budgeting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasalnya, penyusunan anggaran berbasis elektronik dinilai efektif dalam meminimalisir kemungkinan terjadi penyalahgunaan APBD, sehingga potensi penyelewengan atau korupsi dapat lebih ditekan.

Penggunaan sistem e-budgeting merupakan suatu hal lumrah di zaman modern. E-Budgeting bisa digunakan untuk kepentingan kelompok maupun pribadi.

Selain mempermudah kegiatan menyusun anggaran, E-Budgeting dalam pemerintahan diharapkan mampu melindungi pelaksanaan anggaran.

Pengertian E-Budgeting

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai keuntungan penerapan E-Budgeting dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kekurangannya. Sebaiknya ketahui terlebih dahulu pengertian E-budgeting. Dengan begitu, akan lebih mudah dalam memahami tujuan penggunaannya.

E-Budgeting merupakan singkatan dari elektronik budgeting. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti anggaran elektronik.

Sederhananya, E-Budgeting adalah anggaran yang disusun menggunakan bantuan teknologi digital, baik itu berbasis website maupun aplikasi. Pada dasarnya, program E-Budgeting diselenggarakan oleh pemerintah, khususnya e-government dalam rangka mendukung transparansi serta akuntabilitas dari sektor anggaran.

Penerapan sistem E-Budgeting sebenarnya sudah sesuai dengan semangat PP (Peraturan Pemerintah) nomor 58 tahun 2005, yang menyatakan jika keuangan daerah harus dikelola secara tertib dan taat terhadap peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Dalam ruang lingkup pemerintahan, informasi dalam E-Budgeting dapat diakses oleh setiap pihak, meskipun yang tidak mempunyai kepentingan khusus. Hal tersebut dikarenakan pemerintah menilai jika E-Budgeting diciptakan sebagai bentuk transparansi anggaran kepada masyarakat.

Dalam proses penyusunannya, E-Budgeting dikategorikan menjadi dua jangka waktu, yaitu:

• Budget Taktis : Anggaran yang disusun dan berlaku dalam jangka waktu kurang satu tahun.
• Budget Strategis : Penyusunan anggaran membutuhkan waktu lebih dari satu tahun.

Selain digunakan oleh pemerintah, E-Budgeting juga umum diterapkan oleh perusahaan. Dalam bisnis, E-Budgeting mengacu pada sistem keuangan dalam bentuk dokumentasi digital.

Tujuan Penerapan Sistem E-Budgeting

Keuntungan penerapan e-budgeting dalam pemerintahan tentu menjadi tujuan utama bagi pemerintah, terutama untuk meyakinkan masyarakat akan kinerja yang dilakukan. Di bawah ini adalah beberapa tujuan penggunaan sistem e-budgeting:

1. Penyusunan Anggaran Lebih Mudah dan Praktis

Kecanggihan sistem e-budgeting memungkinkan staff keuangan pemerintah untuk menyusun anggaran secara lebih mudah, cepat, dan tepat. Pasalnya, setiap pihak terkait tidak perlu lagi melakukan meeting yang dapat menguras waktu dan pikiran untuk menghitung perkiraan anggaran.

Dengan e-budgeting, staff keuangan hanya harus memasukkan seluruh data yang dibutuhkan, kemudian dianalisis bersama. Menariknya, semua kegiatan keuangan ini bisa dilakukan hanya melalui sebuah situs atau aplikasi yang dapat diakses dari berbagai perangkat, termasuk ponsel.

2. Hasil Data Lebih Akurat

Salah satu keuntungan penerapan e-budgeting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah menghasilkan data lebih akurat. Dibantu kecanggihan teknologi, penyusunan anggaran secara digital memiliki dasar analisis yang akuntabel sehingga minim resiko terjadi kesalahan hitung.

Seluruh anggaran dapat dianalisis berdasarkan laporan keuangan pendukung lain. Dengan begitu, staff keuangan mampu menyusun anggaran sesuai dengan kegiatan operasional pemerintahan.

3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Lebih Mudah

Proses menyusun Rencana Kerja Anggaran atau RKA dinilai lebih mudah dan cepat dengan sistem e-budgeting. Rencana Kerja Anggaran adalah dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi:

• Rencana pendapatan
• Rencana program belanja
• Kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Kementerian Lembaga Negara
• Isi pembiayaan mencakup prediksi perkembangan pada tahun selanjutnya

Sistem e-budgeting juga memiliki fitur penghitung perkiraan anggaran yang akan dikeluarkan. Hal ini akan memudahkan staff keuangan pemerintah dalam menyusun RKA, sekaligus mengevaluasi RKA yang dialokasikan, apakah sudah sesuai dengan operasional atau belum.

4. Data Lebih Transparan

Dalam Peraturan Pemerintah No. 58/2005, disebutkan bahwa prinsip keterbukaan memungkinkan masyarakat mengetahui dan mengakses informasi APBD seluas-luasnya.

Sistem E-Budgeting menawarkan transparansi anggaran pemerintah sehingga masyarakat bisa ikut memantau. Sementara itu, pada perusahaan swasta E-Budgeting dapat diakses semua internal perusahaan atau pihak lain yang berhubungan langsung dengan kepentingan bisnis.

Melalui sistem anggaran elektronik, apabila ada kesalahan, maka dapat diketahui oleh berbagai pihak terkait secara cepat. E-budgeting juga lebih terlindungi, sehingga semua kegiatan operasional bisnis dapat dilakukan sesuai rencana anggaran yang telah disusun bersama.

5. Laporan Lebih Mendetail

E-budgeting dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat meringkas setiap proses penyusunan anggaran sesuai standar. Hal itu meliputi, pembagian anggaran, harga satuan, dan rancangan asal usul kegiatan dan rincian anggaran masing-masing satuan kerja pemerintah. Lihat bagaimana aplikasi laporan keuangan mempermudah urusan ini.

Bahkan, pembahasan mengenai internal maupun dengan DPRD juga dicantumkan di e-budgeting. Jadi, masyarakat bisa melihat rencana pengeluaran anggaran yang diwacanakan pemerintah.

6. Terintegrasi dengan Sistem Informasi Keuangan Lain

Software e-budgeting dapat diintegrasikan atau dihubungkan dengan berbagai sistem informasi keuangan lain yang digunakan oleh pemerintah. Dengan begitu, proses penggabungan data yang dibutuhkan bisa lebih mudah, praktis, dan cepat.

Apabila nantinya terjadi penyesuaian atau perubahan, maka staff keuangan tidak harus repot-repot membuka lampiran dokumen lain untuk melakukan revisi dari isi laporan tersebut.

Keuntungan Penerapan E-Budgeting dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Sistem e-budgeting diciptakan dengan tujuan mempermudah staff keuangan dalam menyusun dan mengevaluasi anggaran sehingga pekerjaan menjadi lebih praktis.

Penggunaan software e-budgeting memiliki banyak manfaat bagi pengguna, baik pihak pemerintah maupun pebisnis.

Lantas, apa saja keuntungan penerapan e-budgeting dalam penyelenggaraan pemerintahan? Temukan jawabannya di bawah ini!

1. Meminimalisir Risiko Korupsi

Salah satu kelebihan penerapan e-budgeting adalah dapat meminimalisir risiko korupsi. E-budgeting akan membuat laporan anggaran menjadi lebih transparan karena dapat diakses oleh setiap pihak.

Dengan begitu, setiap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa diawasi oleh masyarakat.  Secara otomatis, hal ini dapat meminimalisir tindakan korupsi yang mungkin saja dilakukan oleh pihak bertanggung jawab, khususnya korupsi yang dilakukan dengan cara memanipulasi data keuangan.

E-budgeting mampu memberikan efek khawatir pada berbagai pihak yang berpotensi melakukan korupsi. Sebab anggaran di dalam software dapat dilihat semua orang. Oleh karena itu, jika ada perubahan, maka bisa lebih mudah diketahui oleh publik.

2. Menjaga Akuntabilitas Publik

Sistem e-budgeting yang transparan memungkinkan akuntabilitas publik mengalami peningkatan secara signifikan. Setiap divisi pemerintahan akan merasa bahwa segala tindakannya diperhatikan, bukan hanya oleh atasan, namun juga oleh seluruh masyarakat Indonesia secara umum.

3. Dokumentasi Data Lebih Efektif

Data yang tersimpan dalam sistem e-budgeting terintegrasi dengan data pendukung lain. Sistem terintegrasi ini dapat membantu proses dokumentasi menjadi lebih efektif dan efisien.

Cara penggunaannya juga mudah, hanya dengan sekali klik, maka data yang diinginkan akan terbuka.

4. Memudahkan Kegiatan Evaluasi

Keuntungan penerapan e-budgeting dalam penyelenggaraan pemerintahan juga berkaitan dengan kegiatan evaluasi. E-budgeting dapat mempercepat proses evaluasi.

Dari sisi lain, hal ini juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah.

E-Budgeting mampu mempersingkat waktu untuk melakukan proses evaluasi. Meskipun begitu, hasil evaluasi yang dihasilkan terbukti lebih detail dan akurat.

5. Adaptif

Berbeda dengan menyusun anggaran secara manual, software e-budgeting lebih adaptif dan bisa dimodifikasi sesuai dinamika pemerintah. Terutama yang disebabkan adanya perubahan atau penambahan peraturan dan perundangan.

6. Informatif

Satu dari sekian banyak keuntungan penerapan e-budgeting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah karena sistem ini terbukti informatif.

Dengan kata lain, e-budgeting mampu menghasilkan berbagai macam laporan yang diperlukan secara cepat namun hasilnya akurat.

7. Aman

E-Budgeting dirancang dengan teknologi canggih termutakhir serta otoritas pengguna berlapis. Hal tersebut membuat sistem e-budgeting lebih aman, khususnya dari tindak pelanggaran privasi.

8. Interoperabilitas

Hadir dengan kapabilitas antarmuka yang dapat berinteraksi dengan berbagai sistem dan produk lain. E-budgeting memungkinkan pengguna mengakses atau berimplementasi tanpa batas.

Kekurangan Penerapan E-Budgeting

Di balik semua kelebihan dan keuntungan penerapan e-budgeting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Faktanya, sistem e-budgeting juga masih memiliki beberapa kekurangan yang menjadi kelemahannya. Lebih lanjut, di bawah ini adalah kekurangan dari e-budgeting:

1. Berpotensi Diretas

Kekurangan sistem e-budgeting yang pertama adalah karena rentan terkena hack atau diretas. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak pemerintahan harus mempekerjakan staff IT profesional.

Tujuannya adalah untuk memantau keamanan website maupun aplikasi e-budgeting yang digunakan.

Selain itu, staff IT juga bisa membantu memperkuat sistem keamanan e-budgeting. Dengan begitu, tidak terjadi kebocoran informasi penting kepada pihak tidak bertanggung jawab.

Pada e-budgeting pemerintahan, aksi peretasan memungkinkan hacker untuk mengubah atau menghapus berbagai dokumen laporan yang telah disusun.

Keberadaan staff IT bisa membantu mencari kelemahan sistem e-budgeting, sekaligus memperbaiki sistem keamanan pada software.

2. Rentan Virus

Bahaya lain yang mengancam penggunaan e-budgeting adalah rentan terserang virus maupun malware. Serangan virus bisa disebabkan karena adanya kegiatan penggunaan internet terutama saat menggunakan sambungan tidak aman, maupun mengunduh data yang telah mengandung virus.

Kenapa Pemerintah Harus Menerapkan Sistem E-Budgeting?

Mengingat banyak keuntungan penerapan e-budgeting, memang sudah sebaiknya pemerintah menggunakan sistem e-budgeting untuk mendukung performanya. Terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Penerapan sistem budgeting elektronik berbasis digital sudah seharusnya diaplikasikan oleh semua sektor pemerintahan, sebab e-budgeting dapat membantu memproteksi pelaksanaan penganggaran.

Dampak Penerapan E-Budgeting dalam Pemberantasan Korupsi

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu keuntungan e-budgeting  adalah dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran. Hal tersebut dikarenakan e-budgeting bisa mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang lebih transparan.

Software ini dapat diakses dan dilihat oleh setiap orang, tidak terkecuali masyarakat. Dengan begitu, publik bisa ikut mengawasi anggaran yang digunakan pemerintah.

Mengacu pada fungsi e-budgeting, sistem ini terbukti cukup efektif dalam mencegah dan memperkecil peluang terjadinya korupsi. Pasalnya, pencatatan anggaran keuangan, termasuk pemasukan, pengeluaran, perubahan, dan pelaksanaan akan dilakukan pada satu aplikasi ini.

Dengan begitu, siapapun yang mengubah anggaran akan langsung ketahuan. Oleh sebab itulah, jelas bahwa e-budgeting merupakan langkah paling tepat untuk mencegah terjadi tindak korupsi.

Syarat Sebuah Daerah Bisa Menerapkan E-Budgeting

E-budgeting adalah bagian pendukung dari pelaksanaan e-government yang mengutamakan transparansi dan keterbukaan dalam pemerintah. Saat ini, ada banyak negara yang mulai menggunakan sistem e- government dalam memberikan pelayanan publik, termasuk Indonesia.

E-Budgeting merupakan salah satu kebijakan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Namun, nyatanya tidak semua daerah bisa menerapkan e-budgeting. Sebab ada persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Lalu, apa saja syarat- syarat suatu daerah untuk dapat menerapkan e-budgeting? Simak jawabannya di bawah ini!

1. Tersedia Peraturan Daerah yang Mendukung

Salah satu syarat bagi daerah bisa merasakan keuntungan penerapan e-budgeting adalah didukung oleh payung hukum berupa peraturan daerah.

Dalam hal ini, pihak pemerintah daerah harus menerbitkan peraturan untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaannya, baik Pergub (Peraturan Gubernur), Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota.

Peraturan daerah bisa dihasilkan apabila ada kesepakatan pada tingkat eksekutif dan legislatif untuk menerapkan e-budgeting di daerahnya.

2. Memiliki Infrastruktur Teknologi Mumpuni

Keberhasilan dalam penerapan e-budgeting sangat dipengaruhi oleh dukungan teknologi yang mumpuni. Akan tetapi, pada kenyataannya infrastruktur teknologi di Indonesia masih belum merata.

Apalagi, pihak pemerintah daerah juga belum memprioritaskan alokasi anggaran pada investasi teknologi. Padahal, tanpa dukungan teknologi, maka e-budgeting tidak dapat diterapkan.

3. Sumber Daya Mencukupi

Sebuah daerah tidak bisa mendapatkan keuntungan  e-budgeting apabila sumber daya yang dimiliki belum mencukupi. Sumber daya yang dimaksud disini meliputi, Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidang teknologi dan pejabat publik yang mampu menggunakan teknologi dan informasi.

Lebih dari itu, kesuksesan penerapan e-budgeting juga perlu dukungan dari masyarakat. Sebab jika masyarakat di daerah tersebut belum melek teknologi, e-budgeting tidak akan berjalan maksimal.

Panduan Mengakses Situs E-Budgeting

Mengakses informasi APBD melalui sistem smart planning and budgeting sebenarnya sangat mudah. Hanya saja, mungkin masih ada masyarakat awam yang belum memahami cara-caranya.

Supaya tidak bingung, di bawah ini adalah panduan mengakses situs e-budgeting pemerintah daerah:

• Pastikan jika pemerintah daerah Anda sudah menerapkan sistem e-budgeting.
• Buka aplikasi browser/peramban favorit.
• Kunjungi portal resmi e-budgeting pemerintah daerah. Misalnya, untuk warga Jakarta dapat mengakses informasi APBD melalui situs https://ppid.jakarta.go.id/.
• Temukan informasi dan layanan seputar APBD yang ingin diketahui.

NB: Portal e-budgeting juga dapat diakses melalui aplikasi resmi yang diluncurkan oleh pihak pemerintah daerah.

Fitur Fitur Software E-Budgeting Pemerintah

Keuntungan e-budgeting dalam pemerintahan tentu tidak terlepas dari dukungan fitur-fitur software yang mumpuni. Secara umum, software e-budgeting yang digunakan oleh pemerintah biasanya mengusung fitur-fitur antara lain sebagai berikut:

1. Profil

Menu Profil software e-budgeting berisi profil pemerintah provinsi daerah, seperti visi & misi, organisasi perangkat daerah, struktur organisasi, tugas dan fungsi, profil pimpinan, daftar pejabat struktural, serta juga satuan dan unit kerja.

Profil juga meliputi PPID pemerintah provinsi, seperti profil PPID, visi dan misi PPID, tugas dan fungsi, struktur organisasi PPID, serta dasar hukum PPID.

2. Informasi Publik

Sesuai namanya, menu ini berisi tentang daftar informasi publik, informasi berkala, informasi setiap saat, dan terakhir adalah informasi serta-merta yang dapat diakses oleh masyarakat.

3. Standar Layanan

Isinya adalah informasi seputar standar layanan pemerintah provinsi, meliputi prosedur pelayanan informasi publik, prosedur pengelolaan keberatan informasi publik, permohonan penyelesaian sengketa, SOP PPID, kanal layanan informasi, waktu dan biaya layanan, serta maklumat informasi.

4. Berita

Keuntungan penerapan e-budgeting dalam penyelenggaraan pemerintahan lainnya adalah, memungkinkan masyarakat untuk mengakses berita seputar daerah maupun pemerintah daerah.

5. Laporan

Pada menu laporan, terdapat laporan mengenai Pemerintah Provinsi, seperti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Laporan Penyelenggaraan Daerah.

Ada juga laporan PPID yang berisi, Laporan PPID, Statistik Layanan Informasi Publik, serta Survei Layanan PPID yang dapat diakses oleh setiap orang atau publik.

6. Galeri

Di menu Galeri, publik bisa melihat dokumentasi kegiatan pemerintah dalam bentuk foto dan video. Umumnya berisi foto maupun video penghargaan dan berita terbaru daerah.

7. Form Permohonan Informasi Publik

E-Budgeting memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan akses informasi secara online. Caranya mudah, klik “Form Permohonan Informasi Publik” kemudian ikuti instruksi yang muncul.

8. Cek Status Permohonan Informasi Publik

Untuk mengecek status permohonan dari informasi publik yang pernah diajukan sebelumnya, klik fitur “Cek Status Permohonan Informasi Publik”. Setelah itu isi identitas pemohon, seperti nomor pendaftaran dan email, kemudian klik “Cek Status”.

9. Form Pengajuan Keberatan Informasi Publik

Pada form ini, masyarakat dapat mengajukan keberatan informasi. Untuk pengajuan keberatan, cukup isi kode permohonan beserta NIK, lalu klik “Kirim”, dan tunggu hasilnya.

10. Statistik Layanan Informasi Publik

Temukan daftar informasi publik yang diunggah, jumlah unduhan, jumlah permohonan, jumlah keberatan, dan permohonan yang berhasil diselesaikan pada portal ini.

Ada banyak keuntungan yang bisa didapat jika menerapkan e-budgeting. Sistem ini juga dapat ditemukan pada software akuntansi yang disediakan oleh Mekari Jurnal. Berbagai fitur yang terdapat di dalamnya serta adanya aplikasi bisnis dengan keuntungannya dalam mengelola bisnis lebih mudah. Gratis uji coba sekarang juga!