Pemindahbukuan Pajak: Pengertian, Cara, dan Syarat

Apa itu pengertian pemindahbukuan pajak (Pbk), bagaimana cara melakukannya dan apa saja syarat yang dibutuhkan? Simak penjelasannya di Blog Mekari Jurnal!

Dengan sistem self-assessment dalam perpajakan, para Wajib Pajak diperkenankan untuk menghitung dan menyetorkan sendiri pajak terutangnya.

Karena dilakukan sendiri, sering kali terdapat kesalahan administrasi terkait dengan proses pembayaran atau penyetoran pajak.

Kesalahan yang umumnya terjadi bisa berupa salah menghitung nominal pembayaran, salah mengisi informasi tentang Nomor Pokok Wajib  (NPWP), jenis pajak, dan lainnya.

Oleh karena itu, kesalahan administrasi perpajakan yang terjadi dapat diperbaiki dengan cara pemindahbukuan (Pbk).

Nah, artikel ini akan membahas secara rinci tentang apa itu pemindahbukuan pajak (Pbk) dan bagaimana cara melakukannya lengkap dengan syarat-syarat yang harus Anda persiapakan.

Pengertian Pemindahbukuan Pajak

Pemindahbukuan adalah sebuah proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai.

Hal ini bisa disebabkan oleh adanya kesalahan pembayaran pajak.

Pihak yang berwenang dan bertugas untuk melakukan pemindahbukuan pajak yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Ketentuan tersebut sesuai dengan kode KPP yang ada di NPWP dan Surat Setoran Pajak (SSP).

Nah, Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan mengeluarkan Bukti Pbk, apabila sudah dilakukan pemindahbukuan kemudian akan menandatangani dan mencap bukti Pbk dan SSP tersebut.

Perlu Anda ketahui bahwa pemindahbukuan ini tidak bisa sembarangan dilakukan dan hanya bisa ketika ada alasan tertentu sesuai aturan yang berlaku.

Pemindahbukuan paja bisa Anda lakukan untuk 4 hal iniL

  1. Untuk antar jenis pajak sama atau berbeda.
  2. Untuk masa pajak yang sama atau berbeda.
  3. Untuk wajib pajak yang berbeda atau sama.
  4. Untuk satu KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang beda atau sama.

Baca juga: Jenis & Perhitungan Pajak Penghasilan Badan untuk Bisnis Anda

Dasar Hukum Pemindahbukuan Pajak

pengertian pemindahbukuan pajak, cara, syarat, mengajukan adalah

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan no.88/KMK.04/1991, pemindahbukuan pajak meliputi:

  • Adanya kelebihan pembayaran pajak atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan surat keputusan kelebihan pembayaran pajak atau surat keputusan lainnya yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
  • Kesalahan dalam mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) menyangkut wajib pajak sendiri maupun wajib pajak lain. Kesalahan yang dimaksud yaitu kesalahan dalam mengisi NOP, NPWP, kode akun atau faktur pajak, kode kode jenis setoran, tahun pajak atau masa pajak, dan jumlah pembayaran atau nomor ketetapan.
  • Adanya pemberian bunga kepada wajib pajak akibat keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
  • Aanya pemecahan setoran pajak yang berasal dari SSP.
  • Kesalahan dalam mengisi SSP menyangkut wajib pajak sendiri maupun wajib pajak lain.
  • Adanya pelimpahan PPh Pasal 22 dalam rangka impor atas dasar inden sebelum berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.04/1990 tentang Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah untuk kegiatan usaha di bidang impor atas dasar inden.
  • Kesalahan pengisian seperti salah jenis pajak, salah menulis Kode Akun Pajak (KAP), kesalahan jumlah, dan kesalahan masa pajak.
  • Kesalahan perekaman atau pengisian bukti pemindahbukuan.

Selain di atas, ada juga kondisi dimana tidak dapat dilakukannya pemindahbukuan pajak yaitu adalah sebagai berikut

  • Pemindahbukuan atas SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan.
  • Pemindahbukuan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak
  • Pemindahbukuan ke pelunasan bea meterai yang dilakukan dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan mesin teraan meterai digital.
  • Pemindahbukuan dengan mata uang Dollar Amerika Serikat karena pemindahbukuan untuk WP yang melakukan pembayaran dalam mata uang Dollar Amerika Serikat hanya dapat dilakukan antar pembayaran pajak yang dilakukan dalam mata uang serupa.

 

Cara Melakukan Pemindahbukuan Pajak

Jika Anda ingin melakukan pemindahbukuan pajak, maka Anda bisa melakukan cara ini:

  1. Mengisi formulir permohonan pemindahbukuan pajak secara lengkap.
  2. Mempersiapkan Surat Setoran Pajak (asli).
  3. Mengajukan surat permohonan pemindahbukuan yang ditujukan kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak.
  4. Caranya bisa mengantarkan langsung ke KPP setempat, melalui pos dan jasa pengiriman, atau email KPP terdaftar.

Baca juga: Jenis Faktur Pajak, Pahami Agar Tidak Salah Buat!

Lantas, siapa yang berhak untuk mengajukan untuk melakukan permohonan pemindahbukuan?

Hal ini berbeda-beda karena tergantung dari penyebab Pbk. Jika penyebabnya karena kesalahan penyetoran atau pembayaran, maka yang mengajukan adalah WP penyetor.

  1. Jika penyebabnya adalah kesalahan perekaman bukti Pbk, maka yang mengajukan adalah pejabat terkait yang melakukan pemindahbukuan.
  2. Apabila BPN, SSPCP, SSP, serta bukti Pbk yang ada nomor NPWP dari WP cabang yang sudah terhapus, maka yang mengajukan permohonan adalah WP pusat.
  3. Apabila Ketika SSPCP, SSP, BPN, dan bukti Pbk yang ada nomor NPWP dari wajib pajak yang melakukan merger perusahaan, maka yang mengajukan adalah entitas terbaru hasil merger atau surviving company.

Baca juga: Cara Mendapatkan e-FIN Pajak dengan Mudah

Untuk mengajukan pemindahbukuan, ada sejumlah dokumen yang harus Anda lampirkan:

  • Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP)
  • Surat Setoran Pajak (SSP)
  • Bukti pemndahbukuan
  • BPN, bisa diajukan untuk pemindahbukuan jika pembayaran pajak tersebut belum terhitung di pajak SPT
  • Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
  • Surat Tagihan Pajak PBB
  • Surat Tagihan Pajak
  • Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
  • Dokumen cukai atau surat tagihan.

Selain itu, dalam kasus-kasus tertentu, dokumen yang perlu Anda persiapkan untuk memproses pemindahbukuan adalah:

  • Surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan Bank atau Pos Persepsi tempat dilakukan pembayaran (apabila terjadi akibat kesalahan perekaman oleh petugas Bank atau Pos Persepsi)
  • Surat pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan yang asli (apabila permohonan diajukan atas SSPCP)
  • Fotokopi KTP penyetor atau pihak penerima pemindahbukuan (apabila permohonan pemindahbukuan diajukan atas SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk yang tidak mencantumkan NPWP)
  • Fotokopi dokumen identitas penyetor atau wakil badan penyetor (apabila penyetor melakukan kesalahan pengisian NPWP)
  • Surat pernyataan tidak keberatan dipindahbukukan (apabila nama dan NPWP pemegang asli SSP tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP)

Menurut Surat Edaran DJP No.SE-54/PJ/2015 tentang SOP Layanan Unggulan Bidang Perpajakan, proses pemindahbukuan pajak dilakukan paling lama 30 hari.

Jika permohonan diterima, maka Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Bukti Pemindahbukuan atau Bukti PBk.

Seballiknya jika permohonan ditolak, maka Anda akan mendapatkan surat pemberitahuan secara tertulis yang diterbitkan pula oleh Direktur Jenderal Pajak.

Baca juga: SPT Pajak : Panduan Lengkap yang Harus Anda Ketahui

Kelola Pajak Perusahaan dengan Menggunakan Aplikasi Integrasi dari Mekari Jurnal

laporan pajak tahunan

Sekarang, Anda tidak perlu repot lagi harus menghitung pajak secara manual di setiap aktivitas penjualan atau transaksi.

Aplikasi akuntansi Mekari Jurnal dapat membantu Anda melakukan perhitungan pajak secara otomatis  sesuai dengan aturan pemerintah di Indonesia sehingga prosesnya pun lebih cepat, aman dan, menguntungkan.

Melalui fitur aplikasi pajak Jurnal yang terintegrasi dengan mitra resmi DJP yaitu Klikpajak. Segala proses pelaporan dari PPN, Pajak Karyawan (PPh 21) dan PPh Final agar berjalan lebih mudah.

Adapun beberapa fitur yang bisa Anda nikmati adalah:

  • Laporan pajak pemotongan. Lihat kembali ringkasan perhitungan pajak dengan tipe pemotongan dari semua aktivitas keuangan bisnis secara online.
  • Laporan Pajak Penjualan. Memantau perhitungan pajak dengan tipe penambahan berdasarkan aktivitas penjualan di bisnis Anda.
  • E-Faktur. Satu klik untuk laporan pajak PPN dan langsung dapatkan bukti lapor sah dari DJP. Proses otomatis dan lebih praktis.

Saya Mau Coba Gratis Jurnal Sekarang!

atau

Saya Mau Bertanya Ke Sales Jurnal Sekarang!

Nah, di atas adalah ulasan tentang pengertian pemindahbukuan pajak, cara dan syarat pengajuan yang perlu pebisnis ketahui. Semoga artikel ini bermanfaat untuk Anda.

Ikuti media sosial Mekari Jurnal untuk informasi lain tentang bisnis, keuangan, dan akuntansi.

Kategori : Akuntansi

Kembangkan bisnis Anda dengan Mekari Jurnal sekarang

https://www.jurnal.id/wp-content/uploads/2021/04/ic-invite-to-office.svg

Coba Gratis

Akses seluruh fitur Mekari Jurnal selama 14 hari tanpa biaya apapun

Coba Gratis 14 hari
https://www.jurnal.id/wp-content/uploads/2021/04/ic-demo-interaktif.svg

Jadwalkan Demo

Jadwalkan sesi demo dan konsultasikan kebutuhan Anda langsung dengan sales kami

Jadwalkan Demo