Di Indonesia, setiap warga negara yang baik perlu melakukan pembayaran pajak. Pajak dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pajak penghasilan yaitu PPh Pasal 23 secara lengkap.

 

Apa Itu PPh Pasal 23?

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 2. PPh Pasal 23 ini dikalangan wajib pajak merupakan salah satu jenis withholding tax (pemotongan atau pemungutan) pajak penghasilan. Artinya, Wajib Pajak (WP) yang sudah ditunjuk oleh UU PPh dan juga peraturan pelaksanaannya harus menjalankan pemotongan tersebut. Wajib Pajak yang ditunjuk oleh UU pajak itu sering disebut dengan Subjek Pemotong PPh, sedangkan Wajib Pajak yang dipotong PPh seringkali disebut sebagai Subjek dipotong PPh.

 

Biasanya PPh Pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara kedua belah pihak. Pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh Pasal 23. Sementara pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau pihak penerima jasa akan memotong dan melaporkannya kepada kantor pajak.

 

Jenis Penghasilan yang Dikenakan PPh 23

Di Indonesia, hampir seluruh penghasilan bisa dikenakan ketentuan PPh Pasal 23. Adapun rincian jenis penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 antara lain adalah royalti, bunga (termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang), dividen, hadiah, penghargaan, bonus, sewa, hingga imbalan.

 

Berdasarkan beberapa jenis penghasilan di atas, ada beberapa penghasilan yang tidak dikenakan pajak atau mendapat pengecualian. Seperti penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, hingga dividen yang berasal dari cadangan laba yang ditahan.

 

Pembayaran PPh Pasal 23

Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara membuat ID billing terlebih dahulu, lalu membayarnya melalui Bank Persepsi (ATM, teller bank, fitur bayar pajak online, dan lain sebagainya) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

 

Bukti Potong PPh Pasal 23

Sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut dan bukti potong (rangkap ke-2). Untuk membuat bukti potong atas transaksi yang dikenakan PPh pasal 23, Anda bisa menggunakan software Jurnal. Pastikan Anda telah menginstal Jurnal Tax Center dan memiliki transaksi pembelian yang menggunakan pajak PPh23 dengan tipe pemotongan terlebih dahulu. Hal ini dapat memudahkan Anda untuk memberikan bukti potong yang sudah lengkap.

 

Ketentuan Penyetoran & Pelaporan PPh 23

PPh Pasal 23 mengatur mengenai jadwal penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23. Beberapa ketentuannya adalah sebagai berikut:

a. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

b. PPh Pasal 23 disetor Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan penanggalan berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.

c. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

 

Apabila jatuh tempo batas akhir pelaporan atau penyetoran PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

 

Demikianlah beberapa hal yang perlu Anda pahami mengenai PPh Pasal 23. Membayar pajak adalah kewajiban dari setiap warga negara yang baik. Dengan memahami ketentuan PPh Pasal 23 di atas, maka wawasan Anda tentang segala hal terkait pajak yang berasal dari penyerahan jasa, modal, dividen, penghargaan, maupun hadiah akan semakin lengkap.

Author