Bantu UKM Hadapi Krisis, Pemerintah RIlis Stimulus KUR dan UMi

Bantu UKM Hadapi Krisis, Pemerintah RIlis Stimulus KUR dan UMi – Gelombang Virus Corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 sepertinya tidak serta-merta mengancam keselamatan nyawa manusia, namun juga keselamatan ekonomi. Dampak ganda yang ditimbulkan terhadap kelancaran bisnis juga berimbas pada ketahanan UKM. Bisnis kecil pun terancam menghadapi krisis yang tidak satu-dua bulan, namun bisa sepanjang tahun.

Menurut laporan Detik, 90% tenaga kerja terserap dari sektor bisnis kecil dan menengah atau UKM sedangkan kontribusi terhadap PDB sebesar 60%. Angka-angka tersebut tidak kecil. Jika UKM lesu, pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga ikut terkena dampaknya.

Bidang UMKM yang terdampak di antaranya adalah sektor MICE, minuman, makanan, kayu, rotan dan juga pariwisata. Dari segi kawasan, area pariwisata yang terkena dampaknya pun turut mempengaruhi UKM yang bertumpu pada sektor tersebut.

Laporan: UKM Mengalami Penurunan Omset

Kementerian Koperasi dan UMKM pun merilis data aduan 1.332 UMKM yang tersebar pada 18 provinsi. Mereka mengaku, Pandemik Corona telah memberikan dampak negatif bagi keberlangsungan bisnis UMKM. Berdasarkan jumlah tersebut, sekitar 917 UMKM (69%) mengalami penurunan omset penjualan.

Sisanya, 9% mengalami kesulitan dalam distribusi pasokan barang, 13% akses terhadap modal usaha, bahkan 4% UMKM mengaku mengalami penurunan produksi secara drastis hingga tidak mampu melanjutkan produksi untuk sementara waktu.

Stimulus Relaksasi KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Stimulus pertama yang diberikan oleh pemerintah adalah stimulus relaksasi KUR. Stimulus ini digunakan agar para pelaku usaha mendapatkan kemudahan akses dalam pengajuan KUR.

Dikutip dari media kontan, Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia menyatakan bahwa jumlah realisasi penyaluran KUR dari tahun 2015 hingga 29 Februari 2020 tercatat sebesar Rp 506,65 triliun. Dalam kurun waktu tersebut, outstanding KUR mencapai Rp 165,06 triliun per 29 Februari 2020. Selain itu, target penyalurannya pada 29 Februari sebesar Rp 190 triliun dan masih tercapai 18,38% (Rp 34,94 triliun) dari jumlah yang diharapkan. Adapun kebijakan stimulus KUR terbagi menjadi dua, yaitu:

Calon Debitur

Adanya relaksasi untuk syarat administrasi bagi pengajuan KUR seperti NPWP, izin usaha, dan dokumen agunan tambahan Selain itu pemerintah memberikan kemudahan bagi UMKM dalam mengakses KUR secara online dengan adanya penangguhan sementara dalam pemberian berkas-berkas dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan kredit.

Debitur yang sudah ada (existing)

Kebijakan penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga selama 6 bulan yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp 64,686 triliun dan bunga sebesar Rp 3,879 triliun dengan menambahkan anggaran sebesar Rp 6,1 triliun.

Baca juga: Kenali Business Continuity Plan (BCP): Strategi Hadapi Krisis Bisnis

Stimulus UMi untuk Usaha Ultra Mikro

Usaha ultra mikro adalah usaha yang tingkatannya di bawah UMKM. Biasanya bisnis ini berupa pedagang sayur, pedagang warung, dan juga pedagang-pedagang kecil yang tidak memerlukan modal besar.

Sejak diluncurkan pada tahun 2017 lalu, pembiayaan UMi (Usaha ultra mikro) telah diakses oleh 1,98 juta debitur dengan total penyaluran dana senilai Rp 6,079 triliun. Untuk UMi, ada 2 kebijakan yang diberikan bagi calon debitur dan debitur existing.

Adapun stimulus yang diberikan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan stimulus UMKM yaitu relaksasi syarat administrasi dan pengembalian kredit dan juga kemudahan penyaluran dana usaha ultra mikro.

Sedangkan bagi existing debitur yaitu Kebijakan penundaan untuk pembayaran angsuran pokok dan bunga selama 6 bulan bagi satu juta debitur dengan rincian Rp 1,292 triliun untuk angsuran pokok dan bunga sebesar Rp, 0323 triliun.

Syarat dan Kriteria Penerima Stimulus KUR dan UMi

Berikut syarat dan kriteria penerima stimulus KUR dan UMi:

  1. Performa kolektibilitas pinjaman berstatus lancar dan sekurang-kurangnya berstatus dalam pengawasan khusus dengan tunggakan angsuran hingga 90 hari per 29 Februari 2020.
  2. Tidak sedang dalam masa restrukturisasi atau kolektibilitas dapat diberikan stimulus dengan syarat, restrukturisasi berjalan lancar sesuai PK restrukturisasi, dan tidak memiliki tunggakan bunga dana atau pokok per 29 Februari 2020.
  3. Bersikap kooperatif dan memiliki itikad baik.
  4. Lokasi usaha berada di lokasi terdampak COVID-19, yang diumumkan pemerintah setempat baik oleh PEMDA TK-1 provinsi atau TK-II kabupaten atau kota.
  5. Terjadi penurunan pendapatan atau omzet karena mengalami gangguan terkait COVID-19 yang dibuktikan dengan laporan keuangan.
  6. Terjadi gangguan dalam proses produksi karena dampak COVID-19.

Kesimpulan

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pelaku UMKM seperti kelangkaan modal dan juga menurunnya omzet, dengan stimulus KUR dan UMi ini diharapkan para pelaku UKM mampu bertahan hadapi krisis COVID-19.  Selain itu, terkait masalah suplai barang produksi yang juga dikemukakan para pelaku UMKM juga menjadi penting.

Setidaknya perusahaan harus bisa memperhatikan barang mana yang memiliki tingkat penyusutan atau cacat yang paling tinggi dan cepat. Seperti dilansi oleh McKinsey, untuk mengatasi masalah suplai dan stok barang, pertama perusahaan harus jeli dalam memilih stok yang memiliki risiko tingi. Dalam tulisan tersebut dijalaskan perusahaan dianjurkan untuk menggunakan teknologi untuk memantau rantai suplai dan menghitung jumlah dan nilai stok barang.

Untuk itu, Jurnal, salah satu software akuntansi yang telah banyak digunakan oleh ratusan perusahaan memberikan solusi terbaik di tengah krisis. Selain mampu membantu Anda membuat laporan keuangan dan invoice, Jurnal juga mampu membantu Anda menghitung dan mengontrol suplai barang pada gudang. Lebih jelasnya, Anda dapat mengunjungi website Jurnal untuk mengetahui fitur lengkapnya.

 

[adrotate banner=”10″]

 

 

 


PUBLISHED15 Apr 2020
Hafidh
Hafidh

SHARE THIS ARTICLE: