Jurnal Retensi Proyek: Pengertian, Aturan, Contoh Pencatatan, dan Cara Mengelolanya

Jurnal retensi proyek adalah pencatatan akuntansi atas uang retensi, yaitu bagian pembayaran termin yang ditahan pemilik proyek sampai masa pemeliharaan selesai. 

Besarannya 5% dari nilai kontrak sesuai Pasal 53 Perpres 16/2018. Angka itu terlihat kecil, tetapi pada kontrak Rp2 miliar berarti Rp100 juta tertahan di luar kas kontraktor selama berbulan-bulan. Salah mencatatnya membuat laba terlihat wajar sementara uangnya tidak pernah sampai.

Apa Itu Retensi Proyek dan Uang Retensi Kontraktor?

Retensi proyek adalah bagian dari pembayaran prestasi pekerjaan yang sengaja ditahan oleh pemilik proyek sebagai jaminan bahwa kontraktor akan memperbaiki kerusakan atau kekurangan yang muncul selama masa pemeliharaan.

Pada pengadaan pemerintah, besarannya diatur 5% dari nilai kontrak pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. 

Pemilik proyek membayar 95% dari nilai kontrak saat pekerjaan selesai, lalu menahan 5% sisanya. Pada proyek swasta, angka ini bebas dinegosiasikan dan umumnya berkisar 5% sampai 10%.

Alurnya mengikuti dua titik serah terima:

• Serah terima pertama (Provisional Hand Over/PHO): pekerjaan fisik selesai 100% dan diterima pemilik proyek. Masa pemeliharaan dimulai. Uang retensi mulai ditahan.
• Serah terima akhir (Final Hand Over/FHO): masa pemeliharaan berakhir, seluruh perbaikan sudah dikerjakan, dan uang retensi dibayarkan kepada kontraktor.

Lama masa pemeliharaan paling singkat 6 bulan untuk pekerjaan permanen dan 3 bulan untuk pekerjaan semi permanen, sesuai Pasal 57 Perpres 16/2018. Dalam praktik kontrak swasta, rentangnya bisa 3 sampai 12 bulan tergantung klausul kontrak.

Satu hal yang sering salah dipahami: retensi bukan denda dan bukan potongan. Uang retensi kontraktor tetap merupakan hak yang sudah dihasilkan dari pekerjaan yang diserahkan, hanya saja pencairannya tertunda sampai syarat kontraktual terpenuhi. 

Perbedaan cara pandang ini yang menentukan bagaimana retensi dicatat dalam pembukuan.

Retensi vs Jaminan Pemeliharaan: Mana yang Dipakai?

Dua mekanisme ini sering dianggap sama padahal konsekuensi kasnya berbeda jauh. Kontraktor dapat memilih salah satu, dengan catatan jika masa pemeliharaan melewati tahun anggaran, pilihannya hanya jaminan pemeliharaan.

Dasar Pencatatan Retensi Proyek Menurut PSAK 115

PSAK 115 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan adalah penomoran baru dari PSAK 72 setelah Ikatan Akuntan Indonesia merapikan sistem penomoran SAK. Isinya tidak berubah, hanya nomornya.

Ada dua prinsip yang menentukan pencatatan retensi:

Pertama, pendapatan diakui penuh termasuk porsi retensi. Retensi adalah bagian dari harga transaksi yang sudah dihasilkan dari pekerjaan yang diserahkan. Jadi ketika kontraktor mengakui pendapatan atas progres 100%, nilainya adalah seluruh nilai kontrak, bukan 95%. Retensi tidak pernah mengurangi pendapatan.

Kedua, penyajiannya bergantung pada sifat hak atas uang tersebut. PSAK 115 membedakan dua hal:

• Aset kontrak: hak atas imbalan yang masih bersyarat pada sesuatu selain berlalunya waktu, misalnya kewajiban menyelesaikan masa pemeliharaan.
• Piutang: hak atas imbalan yang sudah tidak bersyarat, yaitu hanya menunggu jatuh tempo pembayaran.

Dalam kontrak konstruksi, hak atas retensi umumnya masih bergantung pada selesainya masa pemeliharaan dan perbaikan cacat. 

Panduan PwC dan Grant Thornton atas IFRS 15, standar yang diadopsi menjadi PSAK 115, menyimpulkan bahwa retensi semacam ini disajikan sebagai aset kontrak terlebih dahulu, lalu direklasifikasi menjadi piutang ketika haknya menjadi tidak bersyarat.

Dengan kata lain, timeline akuntansi retensi adalah:

1. Pendapatan diakui penuh saat kewajiban pelaksanaan terpenuhi.
2. Porsi retensi dicatat sebagai aset kontrak selama masa pemeliharaan berjalan.
3. Setelah serah terima akhir, aset kontrak direklasifikasi menjadi piutang retensi.
4. Piutang retensi dihapus saat uangnya diterima.

Jika kontrak menyatakan retensi semata-mata jatuh tempo setelah periode waktu tertentu tanpa syarat kinerja tambahan, retensi boleh langsung dicatat sebagai piutang. Periksa klausul kontraknya sebelum memutuskan, karena inilah titik yang paling sering salah diterapkan.

Akun yang Digunakan dalam Jurnal Retensi Proyek

Sebelum masuk ke contoh, siapkan akun berikut di daftar akun (CoA) agar pencatatan retensi tidak tercampur dengan piutang usaha biasa.

Contoh Jurnal Retensi Proyek dari Sisi Kontraktor

Studi kasus: PT Bangun Selaras Nusantara mengerjakan pembangunan gudang untuk PT Andalan Logistik Prima. Datanya sebagai berikut.

Kedua pihak berstatus Pengusaha Kena Pajak dan PT Andalan Logistik Prima bertindak sebagai pemotong PPh final.

Perhitungan tiap termin:

1. Jurnal saat penagihan termin 1

Pendapatan diakui penuh Rp1.000.000.000. Porsi retensi dipisahkan ke akun aset kontrak sejak awal agar tidak tercampur dengan piutang usaha yang akan segera cair.

2. Jurnal saat penerimaan pembayaran termin 1

PPh final langsung dibebankan ke laba rugi, bukan dicatat sebagai pajak dibayar di muka, karena sifatnya final dan tidak dapat dikreditkan terhadap PPh badan.

3. Jurnal saat penagihan dan penerimaan termin 2 (PHO)

Polanya identik dengan termin 1. Setelah termin 2 diterima, saldo Aset Kontrak – Retensi menjadi Rp100.000.000 dan masa pemeliharaan 6 bulan mulai berjalan.

4. Jurnal saat serah terima akhir (FHO)

Masa pemeliharaan selesai dan berita acara serah terima akhir ditandatangani. Hak atas retensi menjadi tidak bersyarat, sehingga aset kontrak direklasifikasi menjadi piutang retensi.

5. Jurnal saat uang retensi cair

PPh final 2,65% x Rp100.000.000 = Rp2.650.000. Tidak ada PPN karena seluruh nilai penyerahan sudah dipungut PPN pada saat penagihan termin.

Total PPh final sepanjang kontrak menjadi Rp53.000.000, persis sama dengan 2,65% x Rp2.000.000.000. Angka ini bisa dipakai sebagai alat kontrol saat rekonsiliasi bukti potong di akhir tahun.

Contoh Jurnal Retensi Proyek dari Sisi Pemilik Proyek

PT Andalan Logistik Prima mencatat transaksi yang sama dari sisi berlawanan. Gudang yang dibangun dicatat sebagai aset dalam penyelesaian sampai siap digunakan.

1. Jurnal saat menerima tagihan dan membayar termin 1

2. Jurnal saat membayar uang retensi setelah FHO

Perhatikan bahwa pemilik proyek tidak mencatat Utang Retensi sebagai beban terpisah. Nilainya sudah termasuk dalam Aset dalam Penyelesaian sejak awal, karena seluruh nilai kontrak merupakan biaya perolehan aset.

Jurnal Jika Uang Retensi Dipotong untuk Biaya Perbaikan

Retensi tidak selalu cair penuh. Jika selama masa pemeliharaan muncul kerusakan dan kontraktor tidak memperbaikinya, pemilik proyek konstruksi berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan tersebut.

Misalkan PT Andalan Logistik Prima mengeluarkan Rp15.000.000 untuk memperbaiki kebocoran atap yang tidak ditangani kontraktor, lalu memotongnya dari retensi. Retensi yang dibayarkan menjadi Rp85.000.000, dengan PPh final 2,65% x Rp85.000.000 = Rp2.252.500.

Jurnal di sisi kontraktor:

Jika kontraktor sudah membentuk provisi pemeliharaan saat PHO, beban perbaikan dibebankan ke akun provisi tersebut, bukan langsung ke laba rugi periode berjalan.

Aspek Pajak Uang Retensi Kontraktor

Dua jenis pajak melekat pada retensi, dan keduanya punya saat terutang yang berbeda. Inilah sumber kebingungan yang paling sering terjadi di lapangan.

Konsekuensi praktisnya: kontraktor sudah menyetor PPN atas porsi retensi jauh sebelum menerima uangnya. Ini menambah tekanan arus kas yang jarang diperhitungkan saat menyusun penawaran.

Untuk PPh final, karena dasar pengenaannya adalah jumlah pembayaran, pemotongan atas retensi terjadi saat retensi dibayarkan. 

Sebagian pengguna jasa memilih memotong PPh final atas nilai termin bruto sejak awal, termasuk porsi retensi yang belum dibayar. 

Pendekatan ini juga ditemui di lapangan, dan konsekuensinya pencairan retensi tidak lagi dipotong PPh final. Pastikan perlakuannya disepakati di awal kontrak dan konsisten dengan bukti potong yang diterbitkan, agar tidak muncul selisih saat rekonsiliasi SPT.

Cara Mengelola Uang Retensi agar Tidak Terlupakan

Masalah terbesar retensi bukan pada jurnalnya, melainkan pada saldonya yang terlupakan setelah proyek dianggap selesai. Beberapa langkah berikut membantu menutup celah itu:

• Buat register retensi per proyek: catat nomor kontrak, nilai retensi, tanggal PHO, perkiraan tanggal FHO, dan status penagihan dalam satu daftar yang ditinjau bulanan.
• Pisahkan akun retensi dari piutang usaha: saldo retensi berumur 6 sampai 12 bulan akan merusak analisis umur piutang jika dicampur dengan piutang dagang biasa.
• Pasang pengingat sebelum FHO jatuh tempo: siapkan berita acara dan dokumen penagihan sebelum masa pemeliharaan berakhir, bukan sesudahnya.
• Masukkan retensi ke proyeksi arus kas: tempatkan pada bulan perkiraan pencairan, bukan pada bulan penyelesaian pekerjaan.
• Rekonsiliasi dengan berita acara dan bukti potong: cocokkan saldo buku besar dengan dokumen serah terima dan bukti potong PPh final setiap akhir periode.

Kesalahan Umum dalam Pencatatan Retensi Proyek

• Mencatat retensi sebagai pengurang pendapatan: pendapatan diakui penuh sesuai nilai kontrak. Retensi hanya memengaruhi penyajian aset, bukan nilai pendapatan.
• Mencampur retensi dengan piutang usaha: saldo retensi jadi tidak terlihat dan umur piutang terlihat lebih buruk dari kondisi sebenarnya.
• Menerbitkan faktur pajak saat retensi cair: PPN atas porsi retensi sudah dipungut saat penagihan termin, sehingga penerbitan faktur kedua menimbulkan pemungutan ganda.
• Lupa memotong atau menghitung PPh final atas retensi: selisihnya baru ketahuan saat rekonsiliasi bukti potong di akhir tahun.
• Tidak pernah menagih retensi: beberapa instansi bahkan mengatur penghapusan uang retensi yang tidak ditagih dalam batas waktu tertentu, sehingga haknya benar-benar hilang.

Baca Juga: Akuntansi Proyek Konstruksi: Metode dan Praktik Pencatatannya

Catat dan Pantau Retensi Proyek dengan Mekari Jurnal

Retensi melibatkan banyak akun sekaligus dalam satu transaksi, mulai dari pendapatan kontrak, PPN keluaran, aset kontrak, sampai beban PPh final. Ketika proyek berjalan paralel dan setiap proyek punya tanggal FHO sendiri, mencatatnya di spreadsheet membuat saldo retensi mudah tertinggal.

Aplikasi pembukuan Mekari Jurnal menyatukan proses itu dalam satu sistem berbasis cloud:

• Daftar akun (CoA) tersusun otomatis dan terstruktur, sehingga akun Aset Kontrak – Retensi dan Piutang Retensi bisa dipisahkan rapi sejak awal kontrak.
• Buku besar mencatat setiap transaksi secara rinci dan otomatis, sehingga mutasi saldo retensi per proyek dapat ditelusuri tanpa rekap manual.
• Neraca saldo tersaji real-time, memudahkan pencocokan saldo retensi dengan berita acara serah terima di akhir periode.
• Pencatatan jurnal berjalan otomatis dengan kategori transaksi yang fleksibel, mengikuti struktur proyek yang Anda pakai.
• Lampiran transaksi digital tersimpan online, sehingga berita acara PHO, FHO, dan bukti potong PPh final tidak tercecer saat dibutuhkan untuk penagihan retensi.

Seluruh pembukuannya disusun mengikuti Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, sehingga laporan yang dihasilkan siap dipakai untuk kebutuhan pelaporan maupun audit. Dengan pencatatan yang konsisten sejak termin pertama, uang retensi berhenti menjadi angka yang baru teringat setahun kemudian dan kembali menjadi bagian dari arus kas yang terencana.

Referensi

• Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Jaminan Pemeliharaan.
• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 s.t.d.d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 35, Pasal 53, dan Pasal 57.
• Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Retensi Bukan Pemeliharaan.
• Ikatan Akuntan Indonesia. Perubahan Penomoran PSAK dan ISAK dalam SAK Indonesia serta PSAK 115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.
• PricewaterhouseCoopers. IFRS 15 for Engineering and Construction.
• Grant Thornton. Get Ready for IFRS 15: Real Estate and Construction.
• Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
• Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Pasal 11 dan Pasal 13.

Mekari Jurnal

Aplikasi akuntansi dan operasional terintegrasi untuk membantu pemilik bisnis, akuntan, dan tim finance mengelola keuangan, pembukuan, serta operasional bisnis secara lebih efisien sekaligus.

Pelajari lebih lanjut

Mekari Jurnal menjadi bagian dari ekosistem software terpadu Mekari dengan berbagai produk lainnya, seperti:

• Semua
• Platform
• Akuntansi & keuangan
• Customer
• People
• Services
• Operasional & digitalisasi

Mekari

Software as a Service

Platform

Mekari Officeless

Platform Integrasi & App Builder

Platform

Mekari Airene

AI Core Lintas Produk Mekari

Platform

Mekari Jurnal

Akuntansi & Operasional

Akuntansi & keuangan

Mekari Klikpajak

Manajemen Pajak

Akuntansi & keuangan

Mekari Expense

Manajemen Pengeluaran Bisnis

Akuntansi & keuangan

Mekari POS

Point Of Sale

Akuntansi & keuangan

Mekari Qontak

Customer Engagement Platform

Customer

Mekari Talenta

HCM

People

Mekari Flex

Benefit Karyawan

People

Payroll Service

Payroll Outsource

Services

Mekari Sign

Tanda Tangan Digital & E-Meterai

Operasional & digitalisasi

Mekari Desty

Omnichannel Commerce

Operasional & digitalisasi

Lihat lebih banyak

Tidak ada produk di kategori ini.