Standar keamanan ISO/IEC 27001 & 27701
Tersertifikasi Oleh
Standar keamanan ISO/IEC 27001 & 27701
Tersertifikasi Oleh
12 min read

Invoice Termin Proyek: Pengertian, Skema, Contoh, dan Cara Membuatnya

Tayang
Ditulis oleh: Author Avatar Abdul Syukur Afandi
Mekari Jurnal Highlights
  • Nilai yang cair tiap termin bukan nilai prestasi penuh karena masih dipotong pengembalian uang muka dan retensi 5%.
  • Setiap pembayaran termin memicu faktur pajak PPN dan pemotongan PPh final jasa konstruksi 1,75% sampai 6% sesuai kualifikasi badan usaha.
  • Lacak termin, biaya, dan laba tiap proyek dalam satu sistem bersama Software akuntansi kontraktor dari Mekari Jurnal.

Invoice termin proyek adalah tagihan bertahap yang diterbitkan penyedia jasa atas porsi pekerjaan yang sudah selesai dan diverifikasi, bukan atas seluruh nilai kontrak sekaligus.

Penelitian terhadap proyek konstruksi di Indonesia mencatat pembayaran terlambat dari pemilik proyek sebagai penyebab keterlambatan yang disebut 48% responden. 

Penyebabnya sering bukan ketiadaan dana, melainkan dokumen tagihan yang tidak lengkap atau potongan yang tidak disepakati sejak awal.

Artikel ini membahas skema termin, aturan pajaknya, format dan contoh perhitungan, hingga cara mencatatnya di pembukuan.

Apa Itu Invoice Termin Proyek?

Invoice termin proyek adalah dokumen tagihan yang diterbitkan penyedia jasa setiap kali suatu tahap pekerjaan mencapai progres yang disepakati dalam kontrak. 

Dalam praktik internasional, skema ini dikenal sebagai progress billing, yaitu penagihan yang mengikuti kemajuan pekerjaan.

Yang membedakannya dari tagihan biasa adalah pemicunya. Invoice termin tidak terbit karena tanggal tertentu sudah tiba, melainkan berdasarkan pencapaian target (milestone) pekerjaan yang telah dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani kedua pihak.

Skema ini lazim dipakai pada pekerjaan yang berjalan berbulan-bulan: pembangunan gedung, pekerjaan jalan, instalasi mekanikal dan elektrikal, serta pengadaan terintegrasi.

Tanpa penagihan bertahap, kontraktor harus menalangi seluruh biaya material dan upah sampai proyek selesai 100%.

Beda Invoice Termin, Uang Muka, Cicilan, dan Retensi

Empat istilah ini sering tertukar padahal konsekuensi pencatatan dan pajaknya berbeda.

Beda Invoice Termin, Uang Muka, Cicilan, dan Retensi

Satu catatan penting: uang muka dan retensi bukan tagihan terpisah di luar nilai kontrak. Keduanya adalah potongan dan talangan yang nilainya tetap diperhitungkan ke dalam nilai kontrak yang sama.

Skema Termin Proyek Konstruksi dan Pemicu Penagihannya

Sebelum menyusun invoice, pastikan dulu basis penagihannya. Ada tiga yang umum dipakai di proyek konstruksi.

  • Berbasis milestone: Tagihan terbit saat tahapan tertentu selesai, misalnya struktur lantai dasar rampung atau pemasangan atap tuntas. Cocok untuk proyek dengan tahapan fisik yang jelas batasnya.
  • Berbasis progres bulanan (monthly certificate): Tagihan terbit setiap bulan sebesar progres yang dicapai bulan itu, dihitung dari hasil opname bersama. Cocok untuk proyek panjang dengan pekerjaan yang mengalir terus.
  • Berbasis persentase penyelesaian: Tagihan terbit setiap progres kumulatif menyentuh angka tertentu, misalnya 25%, 50%, 75%, dan 100%. Paling mudah diadministrasikan untuk proyek skala menengah.

Berikut skema termin yang paling sering dipakai di lapangan. Semua persentase di bawah ini bersifat indikatif dan tetap mengikuti apa yang tertulis di kontrak atau SPK.

Skema Termin Proyek Konstruksi dan Pemicu Penagihannya

Pada pengadaan yang menggunakan keuangan negara, pembayaran prestasi pekerjaan diberikan setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda. 

Retensi sebesar 5% digunakan sebagai jaminan pemeliharaan, sebagaimana diatur Perpres 16/2018 yang telah diubah dengan Perpres 12/2021.

Dasar Hukum dan Aturan Pajak Invoice Termin Proyek

Bagian ini yang paling sering membuat tagihan tertahan. Sekali faktur pajak terlambat atau DPP-nya salah, tim pajak pengguna jasa akan mengembalikan dokumen.

Kapan Faktur Pajak Termin Harus Dibuat

UU PPN Pasal 13 ayat (1a) menetapkan empat saat pembuatan faktur pajak, dan salah satunya adalah saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. 

Penjelasan PP 44/2022 mempertegas penerapannya pada jasa pemborongan bangunan: selama pekerjaan belum selesai seluruhnya, faktur pajak dibuat setiap kali uang muka atau pembayaran tahap diterima.

Artinya, satu kontrak dengan uang muka dan empat termin akan menghasilkan lima faktur pajak, masing-masing sebesar nilai yang ditagihkan pada tahap itu, bukan sebesar nilai total kontrak.

Sejak 22 Mei 2025, ketentuan teknis faktur pajak mengikuti PER-11/PJ/2025 dalam ekosistem Coretax. Dua hal yang perlu dicatat tim keuangan:

  • Batas unggah e-faktur: paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan faktur, lebih longgar dibanding batas tanggal 15 pada aturan sebelumnya.
  • Nomor seri faktur pajak: tidak perlu diminta lebih dulu karena diberikan otomatis saat e-faktur diunggah dan disetujui sistem DJP.

Cara Menghitung PPN pada Invoice Termin

Tarif PPN yang berlaku adalah 12%, tetapi untuk barang dan jasa yang tidak tergolong mewah, dasar pengenaan pajaknya memakai nilai lain sebesar 11/12 dari nilai penggantian sesuai PMK 131/2024. Hasil akhirnya setara dengan tarif efektif 11%.

Rumus:

DPP Nilai Lain = 11/12 × Nilai Termin yang Ditagihkan PPN = 12% × DPP Nilai Lain

Misalnya nilai termin yang ditagihkan Rp400.000.000:

  • DPP nilai lain = 11/12 × Rp400.000.000 = Rp366.666.667
  • PPN = 12% × Rp366.666.667 = Rp44.000.000

Nilai Rp44.000.000 itu sama persis dengan 11% dari Rp400.000.000. Yang berubah hanya cara penyajiannya di faktur pajak.

Tarif PPh Final Jasa Konstruksi yang Dipotong Tiap Termin

Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenai PPh final Pasal 4 ayat (2) yang dipotong pengguna jasa pada setiap pembayaran, termasuk pembayaran uang muka.

Tarifnya diatur PP 9/2022 dan bergantung pada jenis layanan serta kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU).

Tarif PPh Final Jasa Konstruksi yang Dipotong Tiap Termin

Satu hal yang sering keliru: DPP untuk PPh final tetap memakai nilai bruto yang ditagihkan, bukan DPP nilai lain 11/12. Mekanisme 11/12 hanya berlaku untuk penghitungan PPN.

Retensi dan Jaminan Pemeliharaan

Retensi adalah bagian pembayaran kontrak yang ditahan pengguna jasa sebagai jaminan pemeliharaan, dan dibayarkan setelah masa pemeliharaan selesai. 

Besarannya 5% dari nilai kontrak pada pengadaan yang menggunakan keuangan negara.

Retensi bukan potongan harga dan bukan diskon. Nilainya tetap hak penyedia jasa, hanya tertahan sementara, sehingga di pembukuan dicatat sebagai piutang, bukan pengurang pendapatan. 

Pada proyek swasta, retensi dapat diganti dengan jaminan pemeliharaan dari bank atau asuransi sehingga kas kontraktor tidak tertahan.

Komponen Wajib dan Dokumen Pendukung Invoice Termin

Invoice termin diproses tim keuangan yang tidak berada di lokasi proyek. Semakin sedikit pertanyaan yang muncul saat verifikasi, semakin cepat tagihan cair.

Komponen yang wajib ada di badan invoice:

  • Nomor invoice: Gunakan penomoran yang memuat kode proyek, misalnya INV/BCL-SNM/T2/VI/2026.
  • Tanggal terbit dan tanggal jatuh tempo: Hitung jatuh tempo dari tanggal dokumen lengkap diterima, bukan dari tanggal invoice dibuat.
  • Identitas lengkap kedua pihak: Nama badan usaha, alamat, dan NPWP penyedia jasa serta pengguna jasa.
  • Nomor kontrak atau SPK induk: Acuan utama tim keuangan untuk mencocokkan tagihan dengan komitmen anggaran.
  • Penomoran termin yang eksplisit: Tulis “Termin 2 dari 4”, bukan sekadar “Tahap 2”.
  • Nomor dan tanggal berita acara: Menghubungkan invoice dengan bukti prestasi yang sudah disetujui.
  • Uraian pekerjaan dan progres kumulatif: Sebutkan lingkup yang ditagihkan beserta persentase progres kumulatif proyek.
  • Nilai kontrak total: Memberi konteks posisi tagihan terhadap keseluruhan proyek.
  • Rincian potongan: Pengembalian uang muka dan retensi ditampilkan sebagai baris tersendiri, bukan disembunyikan dalam nilai neto.
  • Rincian pajak: DPP, DPP nilai lain, PPN, dan PPh final yang dipotong.
  • Rekapitulasi termin: Daftar seluruh tahap dengan status lunas, sedang ditagihkan, dan belum ditagihkan.
  • Rekening tujuan pembayaran: Nama bank, nomor rekening, dan nama pemilik rekening yang sama dengan nama di kontrak.

Dokumen yang dilampirkan bersama invoice:

  • Berita acara kemajuan pekerjaan yang ditandatangani pengawas, konsultan, dan pengguna jasa.
  • Laporan opname atau back-up perhitungan volume yang menjadi dasar angka progres.
  • Dokumentasi foto pekerjaan pada titik-titik yang ditagihkan.
  • Faktur pajak elektronik yang sudah diunggah dan disetujui sistem DJP.
  • Kuitansi bermaterai sesuai nilai tagihan.

Baca Juga: Jenis dan Contoh Invoice yang Penting untuk Bisnis

Contoh Format Invoice Termin Proyek

Berikut format yang bisa langsung disalin dan disesuaikan. Bagian rekapitulasi di bawah adalah yang paling sering hilang dari invoice kontraktor, padahal bagian itulah yang membuat tim keuangan bisa menyetujui tanpa membuka arsip lama.

Contoh Format Invoice Termin Proyek

Contoh Perhitungan Invoice Termin Proyek Konstruksi

Studi kasus: PT Bangun Cipta Lestari, kontraktor dengan SBU kualifikasi menengah, mengerjakan pembangunan gudang distribusi milik PT Sentosa Niaga Makmur.

Data kontrak:

  • Nilai kontrak: Rp2.000.000.000 (belum termasuk PPN)
  • Uang muka: 20% dari nilai kontrak
  • Termin: empat tahap, masing-masing 25% prestasi
  • Pengembalian uang muka: 20% dari setiap nilai prestasi termin
  • Retensi: 5% dari setiap nilai prestasi, dicairkan setelah masa pemeliharaan
  • PPh final jasa konstruksi: 2,65% (kualifikasi menengah)
  • PPN: 12% dengan DPP nilai lain 11/12

Langkah 1: Hitung Nilai Prestasi Setiap Termin

Nilai prestasi per termin = 25% × Rp2.000.000.000 = Rp500.000.000

Langkah 2: Hitung Potongan dan Pembayaran Prestasi

rekapitulasi termin kontrak

Seluruh uang muka Rp400.000.000 habis diperhitungkan di empat termin, dan seluruh retensi Rp100.000.000 kembali saat serah terima akhir. Total yang diterima penyedia jasa tetap senilai kontrak.

Langkah 3: Hitung Pajak Termin 2

Uang muka sudah dikenai PPN saat diterima, sehingga nilai yang menjadi dasar PPN pada Termin 2 adalah nilai prestasi dikurangi pengembalian uang muka.

  • Dasar penagihan: Rp500.000.000 − Rp100.000.000 = Rp400.000.000
  • DPP nilai lain: 11/12 × Rp400.000.000 = Rp366.666.667
  • PPN: 12% × Rp366.666.667 = Rp44.000.000
  • PPh final: 2,65% × Rp400.000.000 = Rp10.600.000

Langkah 4: Hitung Nilai yang Ditransfer

rincian nilai pada invoice termin 2

Perhatikan jaraknya: nilai prestasi yang dikerjakan Rp500.000.000, tetapi kas yang benar-benar masuk Rp408.400.000. 

Selisih Rp91.600.000 bukan kerugian, melainkan dana yang tertahan sementara (retensi), talangan yang dikembalikan (uang muka), dan pajak yang disetor. 

Kontraktor yang menyusun proyeksi kas dari nilai prestasi penuh akan selalu kekurangan dana di tengah proyek.

Cara Mencatat Invoice Termin Proyek dalam Pembukuan

Berikut jurnal dari sisi penyedia jasa, mengikuti studi kasus di atas.

1. Saat uang muka diterima (Rp400.000.000 + PPN, dipotong PPh final)

AkunDebitKredit
Kas/BankRp433.400.000
Beban PPh Final Pasal 4 ayat (2)Rp10.600.000
Uang Muka Kontrak Diterima (liabilitas kontrak)Rp400.000.000
Utang PPN KeluaranRp44.000.000

2. Saat invoice Termin 2 diterbitkan

AkunDebitKredit
Piutang UsahaRp419.000.000
Piutang RetensiRp25.000.000
Uang Muka Kontrak DiterimaRp100.000.000
Pendapatan Kontrak KonstruksiRp500.000.000
Utang PPN KeluaranRp44.000.000

3. Saat pembayaran Termin 2 diterima

AkunDebitKredit
Kas/BankRp408.400.000
Beban PPh Final Pasal 4 ayat (2)Rp10.600.000
Piutang UsahaRp419.000.000

4. Saat retensi cair setelah serah terima akhir

AkunDebitKredit
Kas/BankRp100.000.000
Piutang RetensiRp100.000.000

Tiga hal yang perlu dijaga konsisten dari jurnal di atas. Pertama, retensi masuk ke Piutang Retensi, bukan mengurangi pendapatan. Kedua, uang muka didebit bertahap sesuai porsi yang diperhitungkan, bukan dihapus sekaligus di awal. Ketiga, PPh final dibukukan sebagai beban karena sifatnya final dan tidak dapat dikreditkan terhadap PPh badan atas penghasilan tersebut.

Progress Billing vs Pengakuan Pendapatan: Kenapa Angkanya Bisa Beda

Jurnal di atas memakai asumsi bahwa nilai yang ditagihkan sama dengan progres yang sudah diverifikasi. Di lapangan, keduanya sering tidak sama.

PSAK 115 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang merupakan penomoran baru dari PSAK 72 sejak 1 Januari 2024, mengatur bahwa pendapatan diakui ketika pengendalian atas barang atau jasa berpindah ke pelanggan. Pada kontrak konstruksi, perpindahan itu umumnya terjadi sepanjang waktu seiring pekerjaan berjalan, bukan sekali di akhir.

Konsekuensinya, pengakuan pendapatan mengikuti progres aktual, sedangkan invoice mengikuti jadwal termin di kontrak. Selisih keduanya punya nama tersendiri.

KondisiArtinyaAkun yang muncul
Progres aktual lebih besar dari nilai yang sudah ditagihkanPekerjaan sudah dikerjakan tetapi belum boleh ditagih karena belum menyentuh milestoneAset kontrak (tagihan bruto kepada pemberi kerja)
Nilai yang sudah ditagihkan lebih besar dari progres aktualKas sudah diterima lebih dulu, misalnya dari uang mukaLiabilitas kontrak (utang bruto kepada pemberi kerja)

Contoh singkat: Pada akhir Juni, progres aktual proyek PT Bangun Cipta Lestari mencapai 55%, sehingga pendapatan kumulatif yang diakui Rp1.100.000.000. Nilai prestasi yang sudah ditagihkan baru Rp1.000.000.000 karena Termin 3 belum menyentuh ambang 75%. Selisih Rp100.000.000 dicatat sebagai aset kontrak, bukan sebagai piutang usaha.

Pemahaman ini penting saat laporan laba rugi per proyek dibandingkan dengan rekening koran. Angka yang berbeda bukan berarti ada yang salah, selama selisihnya bisa dijelaskan lewat aset dan liabilitas kontrak.

Langkah Menyusun Invoice Termin agar Cepat Cair

  1. Cek klausul pembayaran di kontrak sebelum menagih. Pastikan persentase termin, dasar perhitungan retensi, tenggat pembayaran, dan pihak yang berwenang menandatangani berita acara sudah jelas.
  2. Ajukan opname bersama lebih awal. Jadwalkan pengukuran volume bersama pengawas minimal lima hari kerja sebelum tanggal rencana penagihan.
  3. Kunci angka progres di berita acara. Angka di invoice harus sama persis dengan angka di berita acara dan laporan opname. Satu digit berbeda cukup untuk membuat dokumen dikembalikan.
  4. Hitung potongan sebelum menulis invoice. Susun urutannya konsisten: nilai prestasi, pengembalian uang muka, retensi, lalu pajak.
  5. Terbitkan faktur pajak pada masa yang tepat. Pastikan e-faktur diunggah dan disetujui sistem sebelum batas tanggal 20 bulan berikutnya.
  6. Kirim invoice bersama seluruh lampiran dalam satu pengiriman. Dokumen yang menyusul terpisah hampir selalu memperlambat verifikasi.
  7. Pantau jatuh tempo dan kirim pengingat. Catat tanggal dokumen diterima lengkap oleh pengguna jasa, karena dari tanggal itulah tenggat pembayaran dihitung.

Kesalahan Umum dalam Membuat Invoice Termin Proyek

  • Menagih sebelum berita acara ditandatangani: Invoice tanpa bukti prestasi yang disetujui akan menggantung di tahap verifikasi, bahkan jika pekerjaan fisiknya memang sudah selesai.
  • Memakai DPP nilai lain untuk menghitung PPh final: DPP nilai lain 11/12 hanya untuk PPN. PPh final tetap dihitung dari nilai bruto yang ditagihkan.
  • Mencatat retensi sebagai pengurang pendapatan: Retensi adalah hak penyedia jasa yang tertahan, jadi harus muncul sebagai piutang di neraca agar tidak terlupakan saat masa pemeliharaan berakhir.
  • Tidak memperhitungkan pengembalian uang muka per termin: Jika uang muka baru diperhitungkan di termin terakhir, nilai tagihan akhir bisa menjadi negatif dan memicu revisi dokumen.
  • Menyusun proyeksi kas dari nilai prestasi penuh: Kas yang masuk selalu lebih kecil karena potongan uang muka, retensi, dan PPh final. Proyeksi yang memakai angka bruto akan selalu meleset.
  • Menggabungkan biaya beberapa proyek dalam satu pos: Tanpa pemisahan biaya per proyek, laba setiap pekerjaan tidak dapat dihitung dan tagihan termin tidak bisa diuji terhadap biaya yang sudah keluar.

Kelola Invoice Termin Proyek Lebih Rapi dengan Mekari Jurnal

Invoice termin yang rapi berawal dari data proyek yang rapi. Masalahnya, banyak kontraktor masih memegang data progres di satu file, biaya material dan upah di file lain, dan status pembayaran termin di catatan terpisah. Saat tiba waktunya menagih, tim keuangan harus menyusun ulang semuanya dari nol.

Mekari Jurnal sebagai software akuntansi kontraktor menyatukan pencatatan biaya proyek, penagihan, dan laporan keuangan dalam satu sistem. Beberapa hal yang bisa Anda lakukan:

  • Kontrol biaya per proyek: Lacak anggaran, biaya material, dan upah tenaga kerja tiap proyek agar tidak melebihi rencana.
  • Kelola termin dan invoice: Buat invoice bertahap sesuai progres proyek dan pantau status pembayaran termin dari setiap klien.
  • Laba rugi tiap proyek: Ketahui margin keuntungan setiap pekerjaan secara otomatis dari laporan laba rugi per proyek.
  • Manajemen stok material: Pantau persediaan material di gudang maupun lokasi proyek agar pengadaan lebih terkontrol.
  • Laporan keuangan otomatis: Dapatkan neraca, arus kas, dan laba rugi secara real-time tanpa menyusun manual.

Data proyek dapat diakses tim kantor maupun tim lapangan melalui cloud, tanpa perlu instalasi, dengan keamanan data bersertifikasi ISO 27001. Dengan begitu, setiap invoice termin yang Anda terbitkan berangkat dari angka progres dan biaya yang sama dengan yang dilihat manajemen.

Referensi

  • Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Komparasi Perubahan Penomoran PSAK dan ISAK dalam SAK Indonesia.
  • Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.
  • Direktorat Jenderal Pajak. Aspek Perpajakan Usaha Jasa Konstruksi.
  • Direktorat Jenderal Pajak. PMK 131/2024: Tarif PPN Sebelas-Dua Belas.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025.
  • Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  • Jamal dan Ian, M. R. (2025). Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi di Indonesia. Jurnal Kajian Teknik Sipil, Vol. 10 No. 1.

FAQ Seputar Invoice Termin Proyek

Apa itu invoice termin proyek?

Apa itu invoice termin proyek?

Invoice termin proyek adalah tagihan bertahap yang diterbitkan penyedia jasa atas porsi pekerjaan yang sudah selesai dan diverifikasi melalui berita acara, bukan atas seluruh nilai kontrak sekaligus. Skema ini juga dikenal sebagai progress billing.

Apa bedanya invoice termin, uang muka, dan cicilan?

Apa bedanya invoice termin, uang muka, dan cicilan?

Uang muka dibayar sebelum pekerjaan dimulai sebagai modal kerja. Invoice termin ditagihkan atas pekerjaan yang sudah selesai sebagian dan diverifikasi. Cicilan membagi pembayaran berdasarkan waktu, sementara barang atau jasanya sudah diserahkan penuh di awal.

Dokumen apa saja yang wajib dilampirkan pada invoice termin proyek?

Dokumen apa saja yang wajib dilampirkan pada invoice termin proyek?

Berita acara kemajuan pekerjaan, laporan opname atau back-up perhitungan volume, dokumentasi foto progres, faktur pajak elektronik, dan kuitansi bermaterai. Mengirim semuanya sekaligus mempercepat proses verifikasi.

Kapan faktur pajak untuk invoice termin harus diterbitkan?

Kapan faktur pajak untuk invoice termin harus diterbitkan?

Faktur pajak dibuat pada saat penerimaan pembayaran termin untuk penyerahan sebagian tahap pekerjaan, sesuai UU PPN Pasal 13 ayat (1a). Satu kontrak dengan uang muka dan empat termin menghasilkan lima faktur pajak terpisah, dan e-faktur wajib diunggah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Berapa tarif PPh final yang dipotong dari invoice termin jasa konstruksi?

Berapa tarif PPh final yang dipotong dari invoice termin jasa konstruksi?

Berdasarkan PP 9/2022, tarifnya 1,75% untuk pekerjaan konstruksi dengan SBU kualifikasi kecil, 2,65% untuk kualifikasi menengah, besar, atau spesialis, dan 4% tanpa sertifikat. Jasa konsultansi konstruksi dikenai 3,5% jika memiliki kualifikasi dan 6% jika tidak.

Apakah retensi 5% dikenakan PPN?

Apakah retensi 5% dikenakan PPN?

Tidak ada pemungutan PPN tambahan saat retensi dicairkan, karena PPN atas seluruh nilai pekerjaan sudah dipungut pada saat uang muka dan setiap pembayaran termin diterima. Pencairan retensi hanya pelepasan dana yang sebelumnya ditahan.

Bagaimana cara mencatat invoice termin dalam pembukuan?

Bagaimana cara mencatat invoice termin dalam pembukuan?

Saat invoice terbit, debit Piutang Usaha dan Piutang Retensi, debit Uang Muka Kontrak sebesar porsi yang diperhitungkan, lalu kredit Pendapatan Kontrak dan Utang PPN Keluaran. Saat pembayaran diterima, debit Kas dan Beban PPh Final, kredit Piutang Usaha.

Apa itu progress billing dalam proyek konstruksi?

Apa itu progress billing dalam proyek konstruksi?

Progress billing adalah metode penagihan yang nilainya mengikuti kemajuan pekerjaan, bukan jadwal kalender. Di Indonesia metode ini dikenal sebagai penagihan termin, dengan berita acara kemajuan pekerjaan sebagai dasar penagihannya.

Kategori : Akuntansi

Mekari Jurnal solusi AI untuk pengelolaan keuangan perusahaan, pemantauan cash flow, laporan pengeluaran, dan operasional bisnis dengan fitur mulai gratis

Ikuti akun media sosial resmi dari Mekari Jurnal

Mekari Jurnal solusi AI untuk pengelolaan keuangan perusahaan, pemantauan cash flow, laporan pengeluaran, dan operasional bisnis dengan fitur mulai gratis

WhatsApp Hubungi Kami