Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.
Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya.
Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga keuangan, Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang Undang Bank Indonesia. Komponen-komponen yang membentuk terciptanya sistem pembayaran di masyarakat.
- Alat Pembayaran – Contoh alat pembayaran tunai adalah uang dan alat pembayaran nontunai adalah kartu kredit.
- Sistem Transfer Dana Antar Bank – Sistem ini memungkinkan terjadinya pemindahan dana dari bank yang satu ke bank lain.
- Lembaga yang Memproses Sistem Pembayaran – Lembaga yang menjadi operator teknis dalam sistem pembayaran di Indonesia adalah Bank Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk pasar modal, dan Penyelenggara Kliring Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).
- Saluran pembayaran – Beberapa saluran pembayaran yang ada di Indonesia adalah kartu debit, kartu kredit, teller input, mesin ATM, mobile banking, internet banking, phone banking, dan electronic data capturing (EDC).
- Regulator merupakan suatu komponen memiliki wewenang dalam mengatur aturan main, ketentuan dan kebijakan yang mengikat seluruh komponen dalam sistem pembayaran yang dilakukan.
- Infrastruktur – Dalam komponen ini, infrastruktur adalah suatu sarana fisik yang mendukung dalam proses operasional dari sistem pembayarannya yang dilakukan oleh orang yang melakukan transaksi.
- Instrumen Selanjutnya adalah komponen instrumen. Dalam komponen instrumen ini adalah alat pembayaran yang dilakukan baik secara tunai maupun secara non tunai yang disepakati oleh para pengguna dalam melakukan sebuah transaksi.
- Pengguna Dan komponen yang terakhir ini adalah pengguna. Pengguna ini merupakan suatu komponen dari sistem pembayaran yang merupakan konsumen dalam memanfaatkan sistem pembayaran.
Mengenal Sistem Pembayaran Tunai
Sistem pembayaran tunai adalah sistem yang digunakan untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cash. Biasanya jenis transaksi ini dapat ditemukan dalam transaksi kecil dan menggunakan alat pembayaran sah.
Di Indonesia alat pembayaran sah adalah uang kartal, baik berbentuk kertas ataupun koin. Uang kertas dan koin tersebut terbagi dalam jumlah nominal yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan dan kepemilikan pengguna.
Anda yang ingin mendapatkan penjelasan mengenai sistem pembayaran, baik tunai atau non tunai, berikut adalah penjelasannya.
Lihat bagaimana aplikasi pembukuan terbaik yang dihadirkan oleh Mekari Jurnal membantu manajemen keuangan bisnis.
Sekilas Tentang Sistem Pembayaran
Indonesia memiliki beberapa sistem pembayaran, dari tunai, non tunai, hingga internasional. Untuk menjelaskan mengenai sistem pembayaran tunai adalah suatu alat pembayaran yang sah, maka penjelasan harus lengkap ke sistem pembayaran lain.
Dalam sistem pembayaran terdapat beberapa komponen utama. Tanpa komponen ini, aktivitas sistem pembayaran dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum dan legalitas, beberapa diantaranya adalah:
Sistem Transfer Dana
Merupakan sistem yang memungkinkan untuk melakukan proses pemindahan dana. Pemindahan dana dilakukan antara satu lembaga bank ke lembaga bank lain, ataupun ke bank dengan lembaga yang sama.
Alat Pembayaran
Komponen dalam sistem pembayaran tunai adalah alat pembayaran. Dalam bisnis, penghitungan alat pembayaran akan lebih mudah dengan bantuan software accounting terbaik jika memang dibutuhkan.
Alat pembayaran terdiri dari dua jenis, yakni tunai dan non tunai.
Saluran Pembayaran
Selanjutnya adalah saluran pembayaran, yang merupakan saluran untuk melakukan proses transaksi. Di Indonesia ada beberapa saluran pembayaran yang sah, diantaranya adalah mesin ATM, internet banking, mobile banking, phone banking, teller input dan lainnya.
Regulator
Ketika melakukan sistem pembayaran tak boleh melupakan regulator, ia merupakan pihak yang memiliki wewenang untuk mengatur kebijakan dan ketentuan selama proses pembayaran.
Ketentuan yang diberikan sifatnya mengikat dan berlaku untuk semua pembayaran yang dilakukan.
Penyelenggara
Dalam penyelenggara sistem pembayaran tunai adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan sistem pembayaran. Penyelenggara harus memastikan bahwa transaksi dan pembayaran yang dilakukan harus selesai sampai akhir.
Lembaga yang Berwenang
Lembaga ini berbeda dengan pihak penyelenggara, lembaga yang berwenang merupakan lembaga yang melakukan proses pembayaran dengan sistem. Di Indonesia ada BI untuk melacak semua aktivitas pembayaran.
Instrument
Dalam proses pembayaran harus selalu ada alat pembayaran, yang dibayarkan secara tunai atau non tunai. Alat pembayaran ini disebut sebagai instrumen dalam sistem pembayaran yang dilakukan.
Infrastruktur
Sarana fisik yang digunakan untuk mendukung proses transaksi disebut sebagai infrastruktur. Sistem pembayaran tunai adalah transaksi yang dilakukan secara sah dan harus menggunakan infrastruktur agar lebih aman.
Pengguna
Bagian terakhir dalam komponen sistem pembayaran adalah pengguna, yang merupakan pihak konsumen atau pengguna sistem pembayaran. Setiap transaksi tentu memiliki pengguna sebagai tujuan pembayaran.
Setiap komponen diatas saling terikat satu sama lain dan terhubung untuk membentuk sistem pembayaran. Jika salah satu komponen diatas tidak ada atau tak lengkap, maka prosesnya tak akan berjalan dengan lancar.
Prinsip dalam Sistem Pembayaran
Sistem pembayaran tunai adalah aktivitas pembayaran antara pengirim dan penerima dana. Meski terkesan sederhana, namun ada prinsip pembayaran yang harus tersedia dalam kegiatan ini, baik Anda melakukan pembayaran tunai maupun tunai.
Bank Indonesia sebagai lembaga yang menjalankan sistem pembayaran di Indonesia mengatur empat prinsip berikut ini. Jika sistem pembayaran tak menggunakan prinsip ini, besar kemungkinan tidak sah secara hukum.
Efisien
Prinsip yang pertama adalah efisien, prinsip ini menekankan pada tingkat pelaksanaan pembayaran. Tingkat pelaksanaannya harus dilakukan secara luas dan terbuka, sehingga memudahkan banyak pihak untuk melakukan transaksi.
Apabila pihak pengirim, pengguna atau penerima hendak melakukan pembayaran, biaya yang dibebankan harusnya terjangkau.
Aman
Aktivitas pembayaran harus aman dan tak boleh memiliki resiko yang tinggi. Meski memiliki resiko, namun resiko ini harusnya bisa diminimalisir dan tak merugikan satu pihak tertentu.
Karena itulah sistem pembayaran harus dikelola dengan baik dan sering dilakukan mitigasi.
Ada berbagai resiko dalam aktivitas pembayaran, mulai dari fraud, risiko kredit yang macet dan lainnya. Guna menghindari resiko ini, semua kegiatan keuangan dan sistem pembayaran harus terjaga, aman dan mendapatkan pengawasan maksimal.
Perlindungan untuk Konsumen
Berikutnya adalah prinsip perlindungan untuk konsumen, sehingga pengguna yang melakukan transaksi merasa aman. Sistem pembayaran tunai adalah aktivitas antara dua belah pihak, jadi konsumen harus tetap mendapatkan perlindungan.
Perlindungan konsumen bisa termasuk menjaga jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat. Uang yang ada untuk melakukan transaksi pembayaran tunai haruslah uang yang layak edar sesuai dengan money policy.
Kesetaraan Akses
Prinsip terakhir dalam sistem pembayaran adalah kesetaraan dalam hal akses. Bank Indonesia tidak ingin ada monopoli dalam kegiatan atau sistem pembayaran yang berlangsung, baik di pihak pengguna atau penerima.
Sistem pembayaran tunai adalah aktivitas transaksi yang sah, apabila tidak ada kesetaraan akses, maka praktik monopoli dan kecurangan akan terjadi. Ini nantinya akan menghambat pengguna lain untuk ikut serta.
Jenis dan Sistem Pembayaran Tunai
Jika sebelumnya sudah dijelaskan mengenai konsep sistem pembayaran, maka perlu pendalaman lebih lanjut mengenai sistem pembayaran tunai. Sistem ini merupakan sistem pembayaran menggunakan uang kartal, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.
Transaksi tunai umumnya menggunakan nilai yang kecil, sehingga tidak membutuhkan banyak komponen instrument di dalamnya. Meski dewasa ini penggunaan uang kartal mulai minim karena hadirnya pembayaran sistem lain.
Banyak anggapan sistem pembayaran tunai adalah sistem pembayaran yang kurang efektif. Ini karena tidak bisa dilakukan secara efisien dan terbatas hanya dengan jumlah uang kartal yang dimiliki pengguna.
Apabila ingin melakukan pembayaran dengan nilai yang lebih lebih, maka pembayaran sistem tunai tidak direkomendasikan. Karena memiliki resiko yang besar, misalnya perampokan, pencurian, dan masih banyak lagi.
Saat ini sudah berkembang dua jenis sistem pembayaran yang lain, yakni pembayaran dengan model non tunai dan pembayaran yang berlaku secara internasional. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenainya.
Pembayaran Non Tunai
Pembayaran jenis ini tentu berbeda dengan pembayaran tunai. Sistem pembayaran tunai adalah sistem pembayaran dengan uang kartal, berbeda dengan pembayaran non tunai yang menggunakan perhitungan berbeda.
Ada beberapa cara untuk melakukan pembyaran non tunai, utamanya menggunakan sistem kliring atau BI RTGS. Kedua sistem ini akan memudahkan Anda untuk melakukan pembayaran non tunai dengan:
- Giro, yakni pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lain sesuai nama dan jumlah yang telah disepakati.
- Cek, bukti permintaan dari nasabah ke bank, gunanya untuk mencairkan sejumlah dana sesuai jumlah dan pihak yang ditulis.
- Kartu kredit, alat pembayaran non tunai yang berbentuk kartu. Kartu kredit memiliki konsep bank meminjamkan uang ke nasabah untuk melakukan pembayaran.
- Nota debit, nota debit yang hanya merupakan bukti transaksi untuk meminimalisir hutang.
- Uang elektronik, merupakan uang dari setoran tunai yang dimiliki oleh pihak nasabah, lebih sering disebut sebagai e-money.
Alat Pembayaran Internasional
Merupakan alat pembayaran yang dilakukan antar negara, terutama yang memiliki mata uang berbeda. Untuk melakukan transaksi ini Anda harus menukarkan uang yang sama dengan nilai kurs yang berlaku.
Ada beberapa contoh pembayaran non tunai dalam taraf internasional, diantaranya adalah:
- Cek, untuk melakukan sistem pembayaran cek via ak dari negara penjual.
- Kartu kredit, pembayaran kartu kredit bisa dilakukan di semua negara, asalkan sudah termasuk dalam mastercard atau visa.
- Wesel pos, sistem pembayaran tunai adalah sistem pembayaran dengan uang cash, berbeda dengan wesel merupakan aktivitas pengiriman uang dari dalam negeri ke luar negeri.
- Online payment, merupakan pembayaran yang dilakukan secara daring menggunakan uang elektronik.
Peran BI dalam Sistem Pembayaran Tunai dan Non Tunai
Kembali dalam sistem pembayaran yang berlaku di Indonesia, BI menjadi lembaga yang menyelenggarakan sistem pembayaran. Peran BI sangat vital, terutama untuk melakukan sistem pembayaran yang sah dan adil.
Selain itu peran BI adalah menjaga agar sistem pembayaran, baik tunai atau non tunai berjalan dengan lancar. Ini akan membuat peningkatan ekonomi menjadi lebih maksimal, sehingga kesejahteraan bisa berlangsung baik. Sistem pembayaran tunai adalah sistem yang juga dikelola oleh BI.
Sampai saat ini ada beberapa peran yang dimiliki oleh BI selaku bank sentral, diantaranya menentukan standar tertentu dalam alat pembayaran.
Bank Indonesia juga memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan dan izin bagi penyedia jasa pembayaran.
Apabila penyedia jasa pembayaran tidak memenuhi syarat yang layak dan sah, maka penyedia jasa tersebut tak bisa memberikan pelayanan pada masyarakat.
BI juga harus melakukan pengawasan pada lembaga di Indonesia yang melakukan sistem pembayaran.
Dengan berbagai penjelasan diatas, dapat dipahami sistem pembayaran tunai adalah sistem yang penting dan terjadi di seluruh Indonesia.
Tanpa sistem pembayaran tunai, sistem pembayaran digital yang sekarang ada tak akan muncul serta sistem ini dapat menjangkau seluruh masyarakat.
Semoga bermanfaat!
