Bank Indonesia mengumumkan mata uang digital bank sentral negara (CBDC), bernama “Digital Rupiah,” untuk melanjutkan inisiatif negara dalam melakukan transformasi digital lanjutan.
Dijuluki “Proyek Garuda”, Bank Indonesia (BI) menyebutkan ini adalah inisiatif yang mencakup upaya dalam mengeksplorasi desain yang optimal untuk CBDC Indonesia atau rupiah digital.
Tiga objektif utama dalam pengembangan Digital Rupiah
Dalam mengembangkan rupiah digital sebagai mata uang digital bank sentral negara, terdapat 3 objektif utama yaitu:
- Bank Indonesia (BI) akan menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang dalam menerbitkan mata uang digital Indonesia sebagai langkah untuk menyikapi pesatnya perkembangan ekonomi dan keuangan digital serta menjaga sovereignty Rupiah di era digital.
- Bank Indonesia (BI) berupaya memperkuat perannya di kancah internasional melalui penerbitan rupiah digital dan menempatkan Indonesia dalam radar dunia untuk pengembangan CBDC bersama negara lain. Ini juga akan membantu keterlibatan BI dengan CBDC lain terkait inisiatif interoperabilitas.
- Dengan meluncurkan rupiah digital, diharapkan dapat mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Rupiah digital akan memastikan proses pasokan uang yang efektif dan terintegrasi antara ekonomi digital dan ekosistem keuangan dengan struktur ekonomi yang ada.
Tiga tahap implementasi Digital Rupiah
Pengembangan Digital Rupiah akan dilakukan secara bertahap dan melalui berbagai uji coba yang dibagi menjadi tiga tahapan – immediate, intermendiate, dan end state.
Hal ini disusun berdasarkan empat kriteria kelayakan yaitu: kepentingan, urgensi, kesiapan, dan dampak, dimulai dengan konsultasi publik, dilanjutkan dengan eksperimen teknologi, dan diakhiri dengan kajian sikap kebijakan.
Tahap 1 – Immediate state
Dalam waktu dekat, BI akan menjajaki ide wholesale pada mata uang digital rupiah dengan fungsi hanya sebatas penerbitan, pelunasan, dan transfer dana.
Pada tahap ini, penggunaan rupiah digital relatif mudah karena hanya melibatkan ekosistem yang terbatas.
Selain itu, kompleksitas terkait transaksi yang lebih sedikit dan juga penyesuaian sistem yang minimal.
Peserta tidak perlu menyiapkan node sendiri. Sebaliknya, mereka dapat menggunakan sharing-node yang disiapkan oleh BI.
Tahap ini berfungsi sebagai landasan penting untuk pengembangan penggunaan selanjutnya.
Tahap 2- Intermediate state
Pada tahap menengah, transaksi pasar keuangan dan operasi moneter akan diuji yang diharapkan dapat memperoleh manfaat dari mata uang digital ini.
Delivery versus Payment (DvP) akan diuji dengan rupiah digital.
Cara ini menjamin transfer surat berharga hanya terjadi setelah dilakukan pembayaran untuk pasar uang antar bank dan operasi moneter, serta setelmen dana Central Counterparty (CCP).
Tokenisasi sekuritas juga akan dikembangkan.
Pada tahap ini, pihak-pihak yang terlibat sekarang harus menyiapkan nodes sesuai dengan kebutuhan transaksionalnya.
Tahap 3 – End state
Pada tahap akhir, akan diuji konsep integrasi end-to-end w-Digital Rupiah ke r-Digital Rupiah, yaitu rupiah digital masing-masing untuk pasar wholesale dan retail.
Masyarakat umum akan memiliki akses ke mata uang digital untuk melakukan pembayaran dan transaksi peer-to-peer, bersamaan dengan distribusi yang lebih luas.
Wholesaler perlu mengembangkan mekanisme distribusi, dan rupiah digital akan digunakan lebih luas, termasuk menerbitkan surat berharga digital oleh pihak diluar bank sentral.
W-digital rupiah akan dijadikan agunan dalam operasi moneter dan pasar uang.
Tidak ada gangguan pada sistem perbankan dan pembayaran digital yang ada
Menurut Bank Indonesia (BI), perbankan dan sistem pembayaran digital di Indonesia tidak akan terganggu.
Rupiah digital tidak akan menawarkan suku bunga untuk menghindari persaingan dengan produk yang ditawarkan bank, seperti tabungan dan deposito.
BI juga menambahkan bahwa rupiah digital tidak akan mempengaruhi likuiditas yang dibutuhkan oleh perbankan karena mata uangnya akan mirip dengan fisik uang kertas di sistem keuangan.
Dalam white paper yang diterbitkan juga menyebutkan bahwa peluncuran rupiah digital tidak akan mengganggu ekosistem dompet digital (e-wallet) yang sudah ada.
Rencananya, konsumen hanya dapat mengakses r-Digital Rupiah, namun r-Digital perlu dikonversi dari w-Digital yang hanya dapat diterbitkan oleh BI kepada lembaga keuangan yang disetujui.
Sistem tersegmentasi ini dimaksudkan untuk meniru sistem moneter konvensional, dengan demikian meminimalkan dampak pengenalan rupiah digital.
Uang elektrik yang saat ini sudah beredar di melalui layanan seperti GoPay, OVO dan Link Aja tidak akan menjadi rupiah digital. Hal ini karena r-Digital Rupiah harus dikonversi dari w-Digital Rupiah.
Gubernur BI Perry Warjiyo berpendapat bahwa manfaat rupiah digital akan lebih besar daripada kesulitan implementasinya.
Pertama, integrasi rupiah digital dengan infrastruktur BI FAST dan QRIS akan secara efektif menekan biaya transaksi menjadi nol.
Kedua, rupiah digital saling terhubung dengan web3, yang memungkinkan pembelian aset digital dengan mudah seperti metaverse atau cryptocurrency tertentu.
Terakhir, teknologi buku besar terdistribusi (DLT) yang digunakan oleh CBDC menjamin keamanan mutlak dalam transaksi.
Rupiah digital dapat menjadi solusi masa depan
BI melihat pengembangan CBDC sebagai solusi masa depan sebagai sebuah alat yang cocok untuk menghubungkan peran bank sentral dalam mempertahankan sistem keuangan dengan kebutuhan publik dengan tetap menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan dalam ekosistem digital.
Meskipun menantang, BI berusaha untuk bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF), Bank for International Settlements (BIS), Bank Dunia, komunitas bank sentral global lainnya, dan organisasi internasional dalam mengembangkan rupiah digital.
Penerbitan w-Digital dan konversi ke r-Digital Rupiah menggunakan DLT memiliki arti bahwa ada buku besar semua transaksi akan tercatat melalui setiap perangkat yang terhubung ke jaringan.
Artinya, BI akan memiliki catatan setiap transaksi rupiah digital tanpa terkecuali sehingga lebih transparan dan dapat melacak tindakan ilegal.
Rupiah digital akan didorong menjadi satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di negara ini.
Untuk membaca white paper mengenai Rupiah Digital, silahkan klik di sini.
