Untuk menyempurnakan UU Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2003, kini pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah. Permenanker Nomor 1 Tahun 2017 ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai apa saja yang terdapat di dalam Permenanker 1/2017.

 

Struktur dan Skala Upah

Struktur upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Sedangkan skala upah adalah kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan.

 

Permenaker 1/2017 mengatur mengenai struktur dan skala upah, antara lain meliputi penyusunan dan pemberlakuannya, pemberitahuan, dan peninjauannya, serta sanksi jika tidak mematuhi ketentuan dalam Permenaker ini.

Pengusaha

Dalam Permenaker 1/2017, pengusaha disebutkan sebagai berikut:

  1. Perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.

  2. Perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.

  3. Perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Perusahaan

Dalam Permenaker 1/2017, perusahaan disebutkan sebagai berikut:

  1. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain

  2. Usaha sosial dan usaha lainnya yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

 

Perlu diketahui bahwa pada saat Permenaker 1/2017 ini berlaku, pengusaha yang belum menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah, wajib menyusun dan menerapkannya berdasarkan ketentuan dalam permenaker ini paling lambat tanggal 23 Oktober 2017 kemarin, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Permenaker 1/2017:

  1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pengusaha yang belum menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah, wajib menyusun dan menerapkan Struktur dan Skala Upah berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 23 Oktober 2017.

  2. Struktur dan skala upah yang telah disusun sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku.

  3. Pengusaha yang telah menyusun struktur dan skala upah, dan belum melaksanakan kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib melaksanakan pemberitahuan paling lambat tanggal 23 Oktober 2017.

 

Beberapa hal di atas adalah beberapa poin dari Permenaker 1/2017 yang berfungsi untuk menyempurnakan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Poin yang paling penting adalah mengenai upah yang harus diberikan oleh perusahaan. Perhitungan upah tentu harus dilakukan dengan baik dan tepat. Kini, Anda dapat menggunakan software akuntansi untuk melakukannya dalam perusahaan.

Jurnal adalah software akuntansi online yang dapat membantu Anda dalam mengatur biaya perusahaan termasuk biaya untuk memberikan upah karyawan. Jurnal juga dapat membantu Anda membuat laporan keuangan secara lengkap dengan mudah, cepat, aman, dan nyaman. Hanya dengan memasukkan seluruh transaksi keuangan ke dalam Jurnal, Anda akan dapat melihat secara realtime kondisi keuangan perusahaan Anda. Temukan info lebih lanjut mengenai Jurnal di sini dan daftarkan bisnis Anda sekarang juga untuk nikmati free trial hingga 14 hari.

Author